MATARAM, samawarea.com (2 Desember 2025) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat langkah percepatan penurunan angka stunting di daerah. Tidak hanya melalui layanan posyandu hingga dusun, upaya dilakukan secara komprehensif melalui koordinasi lintas kabupaten dan kota. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Rembuk Stunting NTB yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB, Senin (1/12/2025).
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, yang juga Ketua Tim Percepatan, Pencegahan, dan Penurunan Stunting (TP3S) Provinsi NTB mengatakan, pada 2025–2026 pemerintah daerah mulai menjalankan Program Desa Berdaya. Program ini diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem sekaligus memerangi stunting di desa-desa binaan.
“Kita melihat kemiskinan ekstrem erat kaitannya dengan masalah kesehatan, perempuan, anak dan sebagainya,” ungkap Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Program Orangtua Asuh sebagai salah satu intervensi langsung. Melalui program ini, anak dengan kondisi stunting maupun rentan stunting akan mendapat pendampingan gizi selama 90 hari.
“Kita tidak boleh hanya terkonsentrasi pada anak stunting saja, tetapi anak-anak yang kecenderungannya akan menuju stunting harus mendapatkan pencegahan,” jelasnya.
Setiap anak asuh akan memperoleh dukungan asupan gizi senilai Rp 15.000 per hari selama tiga bulan. Program ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan gizi melalui pendampingan rutin dan terukur.
Wagub NTB juga menegaskan pentingnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Ia berharap BGN dapat aktif mengintervensi kelompok sasaran seperti anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.
Tak hanya itu, koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi perhatian utama. Umi Dinda memuji sejumlah daerah yang dianggap berhasil menyinergikan program penanganan stunting.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan kabupaten/kota lain yang terus berupaya memastikan intervensi dilakukan di sejumlah OPD secara terarah,” terangnya.
Di akhir arahannya, Wagub menekankan bahwa Rembuk Stunting tidak hanya untuk mengevaluasi capaian 2025, tetapi juga menyusun rencana kerja 2026. BKKBN NTB akan menilai target dan penggunaan dana DAK oleh kabupaten/kota sebagai dasar penentuan kepercayaan pemerintah pusat dalam pengalokasian anggaran tahun berikutnya.
Dengan intervensi terukur, kolaborasi lintas daerah, dan program inovatif seperti Desa Berdaya serta Orangtua Asuh, pemerintah optimistis angka stunting di NTB dapat terus ditekan secara masif dan berkelanjutan. (SR)
