DOMPU, samawarea.com (14 Desember 2025) — Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) NTB, Muhammad Riadi turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi calon lokasi Program Cetak Sawah Tahun 2026. Kegiatan ini guna memastikan proses verifikasi berjalan sesuai prosedur serta standar teknis yang telah ditetapkan
Dalam arahannya di sela-sela peninjauan, Plt. Kadistanbun menegaskan bahwa integritas dan ketegasan menjadi kunci utama dalam penentuan lokasi cetak sawah. Ia menolak segala bentuk kompromi terhadap aturan teknis yang berlaku.
“Tidak ada tawar-menawar di lapangan. Jika tidak sesuai persyaratan teknis, maka lokasi tidak dapat lolos verifikasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa calon lokasi cetak sawah wajib memenuhi sejumlah kriteria utama, di antaranya ketersediaan sumber air yang jelas dan mengalir sepanjang tahun, tidak berada dalam kawasan hutan, serta tidak termasuk dalam Luas Baku Sawah (LBS). Sumber air yang dimaksud harus berasal dari aliran sungai aktif atau jaringan irigasi primer maupun sekunder yang berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB.
Program Cetak Sawah 2026 sendiri ditargetkan mampu membuka areal pertanian baru sekaligus meningkatkan intensitas pertanaman (IP), dari kondisi IP 0 menjadi IP 1, bahkan meningkat bertahap hingga IP 2, IP 3, dan IP 4 sesuai dengan potensi wilayah.
Riadi juga memberikan perhatian khusus terhadap pemanfaatan sumur bor sebagai sumber air alternatif. Menurutnya, penggunaan sumur bor harus melalui kajian teknis yang matang, terutama terkait kecukupan debit air agar mampu mengairi lahan secara serentak di tingkat kelompok tani.
“Jangan sampai biaya besar dikeluarkan tetapi hasilnya tidak optimal. Kajian debit air menjadi sangat penting,” ujarnya.
Verifikasi pertama dilakukan di Desa Tekasire, Kecamatan Manggalewa, pada Kelompok Tani (Poktan) Curi Mori. Berdasarkan hasil pengecekan, lokasi tersebut tidak memiliki sumber air yang memadai sehingga diputuskan tidak lolos verifikasi.
Selanjutnya, tim melakukan peninjauan di Desa Sukadamai, Poktan Bangun Serentak 1 yang diketuai Khaidir Ali, dengan luas lahan sekitar 30 hektare. Lokasi ini mengandalkan dua unit sumur bor dalam, masing-masing berasal dari DAK 2023 dan swadaya kelompok. Namun, setelah dilakukan penilaian teknis, lokasi tersebut dinyatakan tidak lolos verifikasi dan direkomendasikan untuk dipertimbangkan dalam program lain.
Sebelum kembali ke Mataram, Riadi melanjutkan kegiatan dengan pertemuan lapangan bersama Tim Survei Investigasi dan Desain (SID) Universitas Mataram (Unram) serta fungsional teknis Distanbun NTB yang tengah melakukan verifikasi awal di Poktan Jorok Kaset II. Kegiatan ini turut didampingi Koordinator PPL Kecamatan Poto Tano dan PPL Desa Senayan.
Berdasarkan hasil verifikasi di Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, diketahui luas lahan mencapai 34 hektare dengan sumber air berupa sumur bor dangkal dan aliran sungai mati yang hanya berair saat musim hujan. Dengan kondisi tersebut, lokasi ini diputuskan tidak lolos verifikasi dan masuk dalam pertimbangan program alternatif lainnya.
Melalui ketegasan dan pendalaman analisis teknis di lapangan, Pemerintah Provinsi NTB memastikan Program Cetak Sawah Tahun 2026 hanya akan dilaksanakan di lokasi yang benar-benar memenuhi syarat.. (SR)
