MATARAM, samawarea.com (10 Desember 2025) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi meluncurkan pembangunan 50 Koperasi Desa Percontohan lengkap dengan modal awal masing-masing Rp 50 juta, sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi kerakyatan.
Program ini diluncurkan Gubernur NTB, Dr. H. M. Iqbal, dalam acara Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah NTB (Dekopinwil) di Bank NTB Syariah, Selasa (9/12).
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa koperasi adalah jalan utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Sejak muda, ia dibesarkan dengan pemikiran bahwa koperasi adalah cara terbaik bagi rakyat untuk menolong diri sendiri melalui usaha bersama.
“Koperasi adalah jalan kita untuk menolong diri kita sendiri melalui usaha bersama,” tegasnya.
Menurutnya, semangat koperasi merupakan antitesis ketergantungan. Di tengah tekanan inflasi dan kondisi ekonomi global yang tidak stabil, masyarakat membutuhkan ruang untuk bangkit bersama secara kolektif. Prinsip gotong royong itu, katanya, adalah akar ekonomi bangsa Indonesia.
Gubernur Iqbal juga menyoroti lemahnya perkembangan koperasi di Indonesia, meski negara ini memiliki jumlah anggota koperasi terbesar di dunia. Ia membandingkannya dengan negara-negara maju seperti Belanda, Jerman, Austria, hingga Swiss yang memiliki koperasi raksasa seperti Rabobank dan jaringan Raiffeisen Group.
“Indonesia dengan hampir 300 juta penduduk belum memiliki satu pun koperasi yang menembus kelas global,” ujarnya.
Ia menilai banyak koperasi besar yang dulu berjaya kini justru hilang satu per satu, akibat lemahnya fondasi dan minimnya inovasi.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Gubernur menginstruksikan Bank NTB Syariah mempercepat penguatan Koperasi Desa Merah Putih dan memotong jalur birokrasi yang selama ini menghambat kemajuan koperasi.
Program 50 koperasi percontohan itu ditetapkan sebagai model transformasi koperasi desa yang dapat direplikasi ke seluruh wilayah NTB.
“Kalau tidak kita kawal, tidak mungkin koperasi besar lahir. Pemerintah tidak boleh hanya mencari aman, kita harus memberi contoh,” tegas Gubernur.
Setiap koperasi diberi modal awal Rp50 juta untuk memulai usaha, menyusun portofolio bisnis, dan mengukur kapasitas kredit dalam satu tahun.
Saat ini terdapat 1.166 desa/kelurahan di NTB yang berpotensi menjadi basis koperasi desa. Bila tiap koperasi memiliki kapitalisasi minimal Rp 1 miliar, maka valuasi koperasi desa di NTB dapat tembus lebih dari Rp 1 triliun.
“Ini akan menciptakan jaringan distribusi logistik paling merata di Indonesia. Setiap desa bisa menjadi simpul ekonomi,” kata Gubernur.
Dalam skema tersebut koperasi desa menjadi aktor distribusi lokal, Koperasi pusat mengelola distribusi antar wilayah, Dan menciptakan rantai pasok murah, efisien, dan berbasis masyarakat.
Gubernur Iqbal menekankan tiga hal penting untuk memperkuat koperasi di NTB. Yaitu, penguatan kompetensi melalui kolaborasi akademisi, universitas, pemerintah, dan masyarakat. Kemudian eksperimen model bisnis koperasi baru, tidak hanya bergantung pada simpan pinjam. Berikutnya, partisipasi anggota yang nyata, agar manfaat koperasi tidak hanya dinikmati segelintir orang.
Ia menegaskan koperasi harus menjadi wadah inklusif yang melibatkan seluruh warga desa dalam ekosistem ekonomi produktif.
“Kita harus memiliki kehormatan bahwa pendapatan saya berasal dari kerja, bukan keberuntungan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak mendukung transformasi koperasi desa, sehingga Indonesia mampu melahirkan koperasi berskala dunia dan mengembalikan ekonomi rakyat sebagai tiang utama kemandirian bangsa. (SR)
