SUMBAWA BESAR, samawarea.com (20 Desember 2025) – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa (FISIPOL UNSA) menyelenggarakan Seminar Kebijakan Publik bertajuk “Refleksi Jelang Satu Tahun Pemerintahan Jarot – Ansori: Tantangan dan Arah Pembangunan Sumbawa”.
Seminar ini digelar dalam rangkaian Dies Natalis Universitas Samawa (UNSA) ke-27, Sabtu (20/12/25), sebagai bentuk kontribusi nyata dunia akademik terhadap pembangunan daerah.
Acara yang dihadiri Ratusan peserta dari kalangan birokrat, legislator, akademisi, dan mahasiswa ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk mengakselerasi pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
Dalam seminar tersebut sejumlah tokoh penting pembicara kunci. Yakni, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP; Kepala BAPPEDA Dr. Dedy Heriwibowo, M.Si; Ketua DPRD Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov; pakar kebijakan dari Matadata Institute Nurdin Ranggabarani, SH., MH; serta akademisi FISIPOL UNSA Muhammad Yamin, SE., M.Si. Diskusi dimoderatori oleh Dr. Ardiansyah, S.IP., M.Si.
Isu utama yang mendominasi diskusi adalah ancaman pengetatan anggaran daerah pada tahun depan. Kepala BAPPEDA, Dr. Dedy Heriwibowo, memaparkan data kritis tentang penurunan drastis transfer pusat.
“Transfer pusat ke daerah (TKDD) turun signifikan. Untuk Kabupaten Sumbawa, Dana Bagi Hasil (DBH) diproyeksikan turun 87,68% pada 2026. Ini akan mempengaruhi ruang fiskal dan kecepatan program prioritas,” tegas Dedy.
Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah harus segera melakukan identifikasi dan penajaman prioritas belanja. “Kita harus memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan belanja penunjang, dengan memperhatikan aspek urgensi dan manfaat langsung untuk masyarakat,” tambahnya.
Gambaran tantangan tersebut diamini akademisi Muhammad Yamin, yang menyebut kondisi ini sebagai “badai fiskal”. “Jika kondisi fiskal kita demikian, apa yang akan kita lakukan?” tanyanya retoris.
Yamin lalu mengajukan solusi strategis, yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Meningkatkan PAD melalui tarif pajak komoditas unggulan seperti udang dan rumput laut diprediksi bisa memberikan tambahan hingga Rp 462 miliar, tentu jika didukung regulasi yang memberi kewenangan,” paparnya.
Di tengah tantangan ke depan, Bupati Haji Syarafuddin Jarot memaparkan sejumlah capaian fondasional selama satu tahun kepemimpinan. “Satu tahun pertama adalah fase konsolidasi, pembenahan fondasi tata kelola, dan penyiapan arah lompatan pembangunan jangka menengah,” ujarnya.
Beberapa indikator kinerja yang dibanggakan antara lain pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,26% pada Triwulan II-2025, peningkatan presentase jalan dalam kondisi mantap, serta komitmen lingkungan melalui gerakan “Sumbawa Hijau Lestari”. “Tanam Pohon, Lindungi Hutan, Alam akan menjaga Kita,” seru orang nomor satu di daerah ini mengingatkan.
Namun, ia juga tak menampik bahwa tuntutan masyarakat masih besar. “Survei menunjukkan tiga tuntutan utama, yakni pembukaan lapangan kerja, percepatan pembangunan jalan di daerah terpencil, dan penanganan lingkungan yang lebih tegas,” tandasnya.
Untuk itu, Bupati yang disapa Haji Jarot menekankan pentingnya kolaborasi. “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami mengajak semua pihak untuk ikut mengawal, mengkritisi, dan mendukung pembangunan,” ajaknya.
Dalam paparanya beliau juga menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam dunia pendidikan yakni mendorong percepatan pembentukan Tim Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Samawa yang siap didukung melalui APBD Perubahan Tahun 2026.
Ketua DPRD Nanang Nasiruddin menegaskan komitmen dewan sebagai mitra yang kritis namun solutif. “DPRD tetap menjadi mitra sejajar pemerintah dalam mengaudit kinerja dan menguatkan komitmen untuk rakyat,” jelasnya.
Ia menyoroti perlunya respons cepat terhadap persoalan riil di lapangan. “DPRD mendorong respons cepat terhadap konflik lahan, infrastruktur jalan di wilayah terpencil, dan ketersediaan pupuk bagi petani,” tegas Nanang.
Di akhir pemaparannya, ia mengingatkan semua pihak untuk fokus pada tujuan bersama. “Rakyat tidak butuh perdebatan, mereka butuh kesejahteraan yang nyata. Mari buang ego sektoral, perkuat kolaborasi!” serunya.
Selanjutnya, Nurdin Ranggabarani menyoroti Program Strategis Nasional (PSN) sebagai momentum krusial untuk Sumbawa. “PSN jadi momentum untuk memperkuat SDM dan infrastruktur di Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kehadiran PSN harus dimanfaatkan untuk membangun fondasi jangka panjang, bukan hanya proyek fisik semata.
“Ini peluang emas untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal dan menyelesaikan tantangan infrastruktur dasar yang masih menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini,” jelas Direktur Eksekutif Matadata Institute tersebut.
Sementara dalam diskusi yang berlangsung hangat fokus pada potensi besar yang belum tergarap optimal, khususnya dari sektor kelautan. Muhammad Yamin memaparkan bahwa nilai produksi Teluk Saleh pada 2023 mencapai Rp 15,9 triliun, namun mayoritas masih diekspor sebagai bahan mentah.
“Peluang hilirisasi dan industri pengolahan berbasis UMKM di sektor ini masih sangat terbuka,” kata Yamin.
Dari seluruh diskusi, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis yang terbagi dalam empat pilar: (1) Optimalisasi fiskal dan PAD, (2) Penguatan ekonomi lokal melalui hilirisasi dan UMKM, (3) Percepatan tata kelola dan digitalisasi layanan, serta (4) Pemberdayaan SDM dan konsistensi program lingkungan.
Moderator seminar, Dr. Ardiansyah, menyatakan bahwa rekomendasi ini akan didokumentasikan dan diserahkan kepada pemerintah daerah dan DPRD sebagai bahan pertimbangan perencanaan tahun 2026.
“Seminar ini adalah bentuk kontribusi akademisi dalam rangka Dies Natalis UNSA untuk memberikan perspektif dan opsi kebijakan, terutama dalam menghadapi tahun yang penuh tantangan ini,” tutup Ardiansyah. (SR)
