SUMBAWA BESAR, samawarea.com (20 November 2015) – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori menjelaskan dampak kebijakan pemerintah pusat terhadap alokasi transfer ke daerah, yang menurun dari Rp 2,126 triliun di 2025 menjadi Rp 1,568 triliun di 2026, atau turun sebesar Rp 558,283 miliar.
“Penyesuaian ini menuntut pemerintah daerah untuk menata ulang prioritas pembangunan dan pagu anggaran,” kata Wabup Ansori, saat memberikan penjelasan resmi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sumbawa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada sidang paripurna pertama DPRD Kabupaten Sumbawa.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan SKPD, camat, tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga insan pers, Jumat (20/11/2025).
Namun di. tengah keterbatasan fiskal, ungkap Wabup, pemerintah pusat akan mengalokasikan 15 Program Strategis Nasional (PSN) yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, seperti program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, PKH, BPNT, renovasi sekolah, program koperasi desa, kampung nelayan, layanan kesehatan gratis, dan beberapa program strategis lainnya senilai Rp 1.376,9 triliun.
Wakil Bupati menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memperjuangkan alokasi program-program ini melalui tagline: “Sumbawa Melesat Bersama PSN.”
Secara keseluruhan, RAPBD 2026 dirancang dengan defisit yang ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp 22,99 miliar, sehingga anggaran tetap seimbang.
Wakil Bupati menutup penjelasannya dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sumbawa, berharap pembahasan RAPBD dapat berlanjut hingga tercapai persetujuan bersama sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. (SR)
