SUMBAWA BESAR, samawarea.com (5 November 2025) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa tengah melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja dan anggaran menyusul adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menegaskan bahwa langkah penyesuaian ini difokuskan pada penguatan pelayanan publik serta efisiensi belanja penunjang dan kegiatan seremonial.
“Pengurangan itu terjadi pada dana bagi hasil. Karena itu, kita harus melakukan pengendalian dan penyesuaian anggaran,” ujar Sekda yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/11).
“Ada tiga hal yang kita perkuat: pertama, memastikan anggaran pelayanan publik tetap terkunci; kedua, melakukan penyisiran terhadap anggaran penunjang; dan ketiga, efisiensi terhadap anggaran aktivitas,” lanjutnya.
Doktor Budi akrab Sekda disapa, mencontohkan bahwa efisiensi dilakukan melalui pembatasan biaya makan minum kegiatan, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial.
Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan pengendalian belanja daerah agar lebih produktif.
“Kita jadikan ini sebagai pembelajaran untuk melakukan penyesuaian anggaran aktivitas dan penunjang yang lebih efisien. Semua prosesnya sedang berjalan, dan kita mengikuti pedoman umum dari Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Meski terjadi pemotongan dana transfer pusat, Pemkab Sumbawa tetap berupaya menjaga keberlanjutan program pembangunan melalui pengajuan proposal ke sejumlah kementerian.
“Alhamdulillah, kita sudah mengusulkan ke 12 kementerian. Sekarang sedang dalam proses pembahasan teknis untuk menutupi kekurangan dari dana transfer. Artinya, ini sebagai mekanisme pengganti agar program pembangunan tetap berjalan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, saat ini seluruh daerah berlomba-lomba mendapatkan dukungan program dari kementerian, sehingga diperlukan kesiapan proposal dan keselarasan antara program daerah dengan prioritas nasional.
“Kita pastikan program prioritas nasional terintegrasi dengan program Kabupaten Sumbawa. Proposal dan syarat teknis sudah kita siapkan,” katanya.
Lebih jauh, Doktor Budi menjelaskan bahwa pemerintah pusat sedang melakukan evaluasi terhadap kemampuan fiskal daerah untuk mendorong kemandirian dan inovasi pengelolaan keuangan.
“Pemerintah pusat sedang melihat kemampuan fiskal masing-masing daerah. Ini kesempatan bagi daerah untuk menunjukkan potensi dan inovasi dalam mengelola keuangan secara mandiri,” pungkasnya. (SR)
