MATARAM, samawarea.com (14 November 2025) — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sadimin ST MT, menggelar pertemuan koordinasi dengan berbagai instansi terkait guna menindaklanjuti pembahasan pelaksanaan kegiatan swakelola yang melibatkan TNI.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Korem 162/Wira Bhakti, Inspektorat NTB, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, BPKAD NTB, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan. Seluruh pihak bertemu untuk menyamakan persepsi terkait rencana kerja dan pelaksanaan teknis kegiatan swakelola di tahun berjalan.
Dalam penyampaiannya, Kadis PUPR NTB, Sadiman menegaskan pentingnya pemahaman yang seragam antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan TNI sebagai pihak pelaksana.
Ia menekankan bahwa aspek teknis seperti rencana kerja, konstruksi, penyediaan sumber daya, serta pengelolaan administrasi dan keuangan harus diselaraskan sejak awal agar tidak menimbulkan hambatan pada tahap pelaksanaan.
“Kami ingin seluruh pihak memiliki kesepahaman yang sama, baik dari sisi teknis lapangan maupun administrasi. Ini penting agar kegiatan swakelola dapat berjalan tertib, efisien, dan tepat waktu,” ujar Sadimin.
Lebih lanjut, ia berharap pertemuan ini mampu memperkuat koordinasi lintas instansi, sehingga proses swakelola dengan TNI dapat dilaksanakan secara optimal.
“Kolaborasi yang baik akan menjadi kunci kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Dengan komunikasi yang intens, kita bisa memastikan kegiatan selesai sesuai target,” pungkasnya. (SR)
