SUMBAWA BESAR, samawarea.com (13 November 2025) – Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, menghadiri Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan yang digelar BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumbawa di ARL Resto, Kamis (13/11/2025).
Kegiatan ini juga dihadiri berbagai unsur strategis, seperti Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa, Kabid Hubungan Industrial, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, serta DPMPTSP Sumbawa.
Rakor ini bertujuan membangun sinergi lintas lembaga dalam membentuk Tim Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa. Tim ini nantinya berperan memastikan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai regulasi, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban jaminan sosial.
Dalam sambutannya, Sekda Sumbawa menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk mewujudkan sistem kepatuhan yang efektif di daerah.
“Rapat koordinasi ini menjadi langkah penting dalam menciptakan tim kepatuhan yang sukses. Saya sudah lama menginginkan terbentuknya unsur tim kepatuhan yang solid agar kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan benar-benar terwujud di daerah,” ujar Sekda yang disapa Doktor Budi.
Ia juga menekankan bahwa pencapaian UHC (Universal Health Coverage) dan UCC (Universal Coverage of Employment) menjadi target penting yang memerlukan kerja sama kuat antara pemerintah daerah, BPJS, perangkat hukum, dan pelaku usaha.
“Banyak perusahaan yang sudah mendaftar tetapi belum membayar iurannya secara baik. Ini yang harus kita benahi bersama,” tambahnya.
Sekda Sumbawa menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah. “Pemerintah daerah memberikan dukungan penuh agar tim kepatuhan ini segera terbentuk dan bekerja maksimal. Perlindungan bagi tenaga kerja harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.
Dengan komitmen ini, Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat menjadi contoh daerah yang sukses menerapkan sistem kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan yang kuat, terukur, dan berkeadilan.
Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Sumbawa turut menegaskan bahwa pembentukan tim kepatuhan merupakan langkah konkret memperkuat perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Sumbawa. Ia juga membagikan pengalaman terkait semangat kepatuhan yang pernah membawa instansinya meraih Paripurna Award dan Patria Award.
“Kita harus berkolaborasi agar tingkat kepatuhan meningkat. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu memastikan pekerja rentan hingga tenaga kerja informal semuanya terlindungi,” ujarnya.
BPJS juga menyoroti pentingnya dukungan fiskal, kebijakan daerah, dan kolaborasi dengan Disnaker, DPMPTSP, Balai Pengawasan, serta aparat hukum untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap perusahaan yang belum patuh.
Rakor ini menghasilkan komitmen bersama untuk membentuk Tim Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa dengan fokus pada peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pendaftaran tenaga kerja, mengoptimalkan pengawasan dan verifikasi perusahaan yang belum aktif. Selain itu Menguatkan kolaborasi lintas lembaga demi tercapainya perlindungan ketenagakerjaan menyeluruh. (SR)
