MATARAM, samawarea.com (15 November 2025) — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan pembangunan infrastruktur dasar. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (13/11/25).
Kunjungan ini dihadiri Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Jazilul Fawaid, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu,serta para kepala daerah se-NTB. Forum tersebut membahas potensi penerimaan dan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah dalam APBN serta dorongan untuk kebijakan fiskal nasional yang lebih berkeadilan.
Dalam pemaparannya, Bupati Haji Jarot mengungkapkan kondisi fiskal Kabupaten Sumbawa yang masih jauh dari ideal.
“Dengan komposisi anggaran seperti ini, bisa dikatakan kami hanya mampu membiayai gaji pegawai. Namun kami tetap berkomitmen mengikuti arah kebijakan pusat,” ujarnya.
Haji Jarot menegaskan bahwa upaya efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan terus dilakukan, tetapi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar masih sangat besar.
“Masih ada ruas jalan sekitar 60 kilometer yang belum tersentuh pembangunan. Di beberapa kecamatan, akses antarwilayah masih terbatas. Ini jelas menghambat pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Bupati Haji Jarot menekankan bahwa pemerintah daerah berada di garis terdepan dalam menjalankan kebijakan pusat, namun harus dibarengi dukungan anggaran yang memadai.
“Kami ini pasukan terdepan pemerintah pusat di daerah. Semangat kami untuk menghijaukan kembali Sumbawa yang kian gersang tidak pernah surut. Tapi kami butuh dukungan dan perhatian lebih agar upaya ini tidak berhenti di niat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah menetapkan pembangunan tiga ruas jalan di Sumbawa melalui skema multi years. Kebijakan ini diharapkan dapat menjawab sebagian persoalan infrastruktur yang dihadapi masyarakat.
Sementara itu, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, memastikan komitmen pusat dalam menyeimbangkan kebutuhan fiskal daerah dengan arah kebijakan nasional.
“Kami di Kemenkeu siap membantu agar perekonomian NTB, termasuk Sumbawa, terus tumbuh dan Pendapatan Asli Daerah meningkat,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Gubernur NTB juga menegaskan pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan untuk memperkuat dasar hukum alokasi anggaran.
“Kami hidup dari laut, tapi diatur oleh regulasi berbasis daratan. Sudah saatnya politik anggaran berpihak pada wilayah kepulauan,” tegasnya.
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ini menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi dalam pemerataan pembangunan, khususnya bagi daerah kepulauan seperti NTB yang memiliki potensi besar namun dihimpit tantangan geografis dan keterbatasan fiskal. (SR)
