Sumbawa Barat, Samawarea. Com ( 06/9/2025) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Badarudin Duri, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat untuk memberikan izin ekspor konsentrat terbatas kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMMAN). Menurutnya, kebijakan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) KSB yang selama ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.
Dalam keterangannya kepada media, Badarudin menegaskan bahwa belum maksimalnya pengoperasian smelter milik PT AMMAN dan tertundanya pengiriman konsentrat memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Hal ini tentu akan berimbas langsung pada besaran royalti serta dana bagi hasil (DBH) yang diterima oleh pemerintah daerah.
“Saya di DPRD KSB melihat langsung dan memantau bagaimana keseriusan PT AMMAN dalam membangun dan mengoperasikan smelter. Namun, tentu ada tahapan teknis yang harus dilalui untuk memaksimalkan kinerja mesin-mesin baru mereka. Proses ini tidak bisa instan, butuh waktu, pengujian, dan penyesuaian kapasitas,” ujar Badarudin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa smelter PT AMMAN saat ini sudah mulai beroperasi, namun belum dalam kapasitas penuh. Beberapa waktu lalu, saat dilakukan peningkatan kapasitas, terjadi gangguan teknis yang memerlukan perbaikan. Meski begitu, proses pengoperasian terus dilakukan secara bertahap, dan pihak DPRD memastikan bahwa mereka akan terus melakukan pengawasan agar smelter bisa beroperasi secara maksimal dalam waktu dekat.
Badarudin juga menggarisbawahi bahwa kondisi keuangan daerah sangat tergantung pada kontribusi sektor tambang, terutama dari PT AMMAN yang merupakan penyumbang terbesar bagi PAD KSB. Oleh karena itu, jika pendapatan perusahaan terganggu akibat belum bisa mengekspor konsentrat, maka secara otomatis akan berdampak pada penerimaan daerah.
“Jika keuntungan bersih PT AMMAN menurun karena biaya operasional lebih besar daripada pendapatan, tentu hal ini akan sangat mempengaruhi royalti dan bagi hasil yang diterima oleh daerah. Dan pada akhirnya, masyarakat yang akan dirugikan karena program-program pemerintah tidak dapat berjalan maksimal akibat APBD yang berkurang,” jelasnya.
Ia pun mendorong pemerintah pusat untuk mempertimbangkan situasi ini secara komprehensif. Menurutnya, pemberian izin ekspor konsentrat secara terbatas bisa menjadi solusi sementara yang realistis sambil menunggu smelter beroperasi penuh.
“saya tidak menutup mata terhadap kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pusat, namun dalam masa transisi ini perlu ada langkah bijak agar roda ekonomi di daerah tidak terhenti. Izin ekspor terbatas adalah salah satu bentuk kompromi yang patut dipertimbangkan, demi menjaga keberlangsungan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat KSB,” tegas Badarudin.
Dalam penutupnya, ia kembali menegaskan bahwa DPRD KSB akan terus memantau perkembangan operasional smelter PT AMMAN, serta mendorong komunikasi intensif antara perusahaan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, agar sinergi yang dibangun bisa menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak.
