MATARAM, samawarea.com (15 Oktober 2025) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo Digital (Komdigi) mempercepat langkah penanganan daerah blankspot dan lemah sinyal di seluruh wilayah NTB sebagai bagian dari upaya transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan.
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Daerah Blankspot dan Lemah Sinyal yang digelar di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Selasa (14/10). Rapat tersebut melibatkan seluruh Dinas Kominfo kabupaten/kota, Bappeda, serta jajaran BAKTI Komdigi.
“Kita ingin memastikan seluruh wilayah NTB mendapatkan akses internet yang memadai. Tidak boleh ada lagi desa yang tertinggal karena sinyal,” tegas Kepala Dinas Kominfotik NTB, H. Yusron Hadi, S.T., M.UM, dalam sambutannya.
33 Titik Blankspot, 124 Lemah Sinyal
Berdasarkan hasil pemetaan per Maret 2025, tercatat masih ada 33 titik blankspot dan 124 titik lemah sinyal di wilayah NTB. Daerah dengan jumlah tertinggi berada di Kabupaten Dompu dan Bima (masing-masing 9 lokasi), disusul Lombok Utara (7 lokasi) dan Sumbawa (5 lokasi).
Penanganan akan difokuskan pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan potensi ekonomi besar, seperti kawasan pariwisata, perikanan, dan pertanian.
“Transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal pemerataan manfaat. Wilayah dengan potensi tinggi harus mendapat dukungan konektivitas terlebih dahulu,” lanjut Yusron.
Perwakilan dari Sekretariat Infrastruktur BAKTI Komdigi memaparkan sejumlah program strategis yang sedang dan akan dijalankan. Sejak 2016, BAKTI telah membangun lebih dari 100 BTS di NTB, dan tahun ini menargetkan pembangunan 13 BTS tambahan.
Selain itu, BAKTI juga mendorong peningkatan kapasitas jaringan dengan mengganti media transmisi dari radio link ke fiber optik, terutama di wilayah Bima dan Dompu.
“Kami terus melakukan validasi dan evaluasi bersama pemerintah daerah, untuk memastikan intervensi dilakukan di lokasi yang benar-benar membutuhkan,” ujar perwakilan BAKTI.
Sejumlah Dinas Kominfo kabupaten/kota menyampaikan dukungan penuh terhadap agenda percepatan ini. Mereka mengidentifikasi sejumlah titik lemah sinyal di wilayah strategis, seperti Paremas, Toyang, dan Lenek Buren (Lombok Timur), serta Taman Langit, Lingsar, dan Longgongan (Lombok Barat) yang merupakan kawasan wisata dan pendidikan.
Kolaborasi lintas sektor juga ditekankan oleh Bappeda NTB, dengan menyoroti pentingnya sinkronisasi data potensi wilayah dengan data titik blankspot agar pembangunan infrastruktur digital lebih tepat sasaran.
Rencana Tindak Lanjut dan Forum Berkelanjutan
Rakor ini menjadi langkah awal penyusunan kebijakan strategis tingkat provinsi untuk mendukung percepatan penanganan daerah tanpa akses internet. Pemprov NTB bersama BAKTI dan operator seluler sepakat menyusun rencana tindak lanjut, meliputi validasi lapangan, sinkronisasi data, dan pembentukan forum lanjutan.
“Forum ini bukan yang terakhir. Setelah ini kita masuk ke tahap intervensi konkret agar seluruh masyarakat NTB bisa menikmati konektivitas yang setara,” tutup Yusron.
Transformasi digital NTB kini memasuki fase penting, di mana kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mewujudkan konektivitas merata dan berkeadilan di seluruh pelosok wilayah. (SR)
