SUMBAWA BESAR, samawarea.com (23 Oktober 2025) – Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Samawa, Dr. Ardiyansyah, S.IP., M.Si., menilai kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer Keuangan Daerah (TKD) Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 545 miliar pada tahun 2026 berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.
Menurut akademisi yang akrab disapa Doktor Ar ini, Kabupaten Sumbawa tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk menopang pembangunan secara mandiri. Karena itu, pemangkasan dana transfer dari pusat akan sangat memengaruhi roda pembangunan di daerah tersebut.
“Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah sangat bergantung pada pengucuran dana dari pemerintah pusat. Begitu pemerintah pusat melakukan efisiensi, sedikit saja aliran dana tersendat, kas daerah bisa kelimpungan,” ujar Doktor Ardiyansyah, Kamis (23/10/2025).
Ia menambahkan, situasi ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Terlebih, Bupati dan Wakil Bupati saat ini memiliki visi-misi yang populis dan ambisius, tentu membutuhkan dukungan anggaran besar untuk mempercepat pembangunan, terutama di bidang infrastruktur dan layanan publik.
“Namun di saat yang sama, kondisi keuangan daerah belum cukup kuat menopang dan mengeksekusi program-program populis tersebut karena terbentur keterbatasan fiskal,” jelasnya.
Untuk menghadapi kebijakan efisiensi dana pusat ini, Doktor Ar mengingatkan pentingnya kesiapan perencanaan dan pengajuan anggaran oleh pemerintah daerah.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu memilah dengan jelas program yang bisa dibiayai melalui APBD, dan program yang sebaiknya diajukan melalui APBN.
“Ke depan, kesiapan perencanaan menjadi kunci,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut perubahan kebijakan pusat ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Sumbawa. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana pusat, menurutnya, harus dikurangi dengan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
“Harapannya, kapasitas fiskal Sumbawa semakin hari semakin meningkat, sehingga ketergantungan terhadap pusat makin berkurang,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memperluas basis penerimaan daerah, mengelola anggaran dengan efisien, serta memperkuat kerja sama dengan pihak swasta.
“Saya rasa pemerintah daerah pasti akan mencari jalan keluar dengan berbagai inovasi dan efisiensi mulai dari mendatangkan program pusat ke daerah, membangun kemitraan publik-swasta, mengembangkan sektor strategis, hingga mendorong investasi produktif. Dengan meningkatnya pendapatan, ketergantungan terhadap pusat bisa berkurang, dan program pemerintah daerah lebih cepat terealisasi,” pungkas Doktor Ar. (SR)
