LOMBOK TENGAH, samawarea.com (6 Oktober 2025) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang secara resmi menerapkan kebijakan penggunaan elpiji nonsubsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui surat edaran Gubernur NTB, ASN di lingkungan Pemprov NTB—khususnya yang berada di golongan eselon III dan IV—diminta untuk tidak lagi menggunakan elpiji subsidi 3 kilogram.
Kebijakan ini diluncurkan pada Sabtu (4/10) di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, dan merupakan inisiatif Dinas Perdagangan NTB bekerja sama dengan Pertamina. Peluncuran ini juga menjadi langkah awal dalam memastikan distribusi subsidi gas elpiji lebih tepat sasaran.
“Program ini bagus karena ini keinginan kita bersama untuk memecahkan masalah kebutuhan elpiji dan memastikan tidak ada ASN yang menggunakan yang subsidi,” ujar Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dalam sambutannya.
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa subsidi elpiji hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk kalangan ASN yang secara ekonomi dinilai mampu.
“Saya harap PNS menggunakan elpiji nonsubsidi, karena yang subsidi itu jelas peruntukannya. Ini soal keadilan dan kesadaran sosial,” tambahnya.
Dibagikan 1.000 Tabung Elpiji 5,5 Kg untuk ASN
Dalam tahap awal program ini, Pertamina mendistribusikan sebanyak 1.000 tabung elpiji Bright Gas 5,5 kg kepada ASN Pemprov NTB. ASN yang sebelumnya menggunakan gas elpiji 3 kilogram diimbau menukarkan tabungnya dengan ukuran nonsubsidi.
Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaludin Malady, menyatakan bahwa surat edaran ini merupakan langkah nyata untuk menjaga pasokan elpiji subsidi agar tidak langka dan bisa dinikmati masyarakat yang memang berhak.
“Kami ingin memastikan bahwa subsidi pemerintah betul-betul tepat sasaran. Karena itu, ASN harus menjadi contoh dalam penggunaan elpiji nonsubsidi,” jelasnya.
Menurut Jamaludin, distribusi elpiji nonsubsidi kepada ASN akan dimulai dari instansi-instansi di tingkat provinsi, sebelum diperluas ke kabupaten/kota. Nantinya, tabung elpiji dapat dibeli melalui platform NTB Mall, bekerja sama dengan koperasi-koperasi dinas.
Langkah Pemprov NTB ini dinilai sebagai pilot project pertama di Indonesia dalam hal pengendalian penggunaan elpiji subsidi secara internal di pemerintahan. Ke depan, Gubernur Iqbal berharap kebijakan ini bisa diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayah NTB.
“Saya rasa ASN kita sudah cukup dewasa, jadi ini bukan pemaksaan tapi penguatan kesadaran bersama. Kami berharap program ini jadi contoh nasional,” tegasnya. (SR)
