Wabup Komit Tindaklanjuti Usulan Fraksi DPRD, Termasuk Evaluasi Perbup Beasiswa

oleh -77 Dilihat

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (26 September 2025) – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohammad Ansori menyampaikan jawaban resmi Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Sidang Paripurna III DPRD, Jumat (26/9), terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Berlian Rayes S.Ag., M.M.Inov didampingi Wakil Ketua III, Zulfikar Demitry SH MH itu dihadiri Sekda Dr. H. Budi Prasetiyo S.Sos., M.AP, Forkopimda, para kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, dan insan pers.

Dalam pidatonya, Wakil Bupati menegaskan bahwa jawaban tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dan komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan publik. Menanggapi pandangan Fraksi PKS dan sejumlah fraksi lainnya terkait pentingnya skala prioritas penggunaan anggaran, Wakil Bupati menyampaikan bahwa alokasi anggaran tetap mengacu pada dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD serta disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Pemerintah tengah merancang digitalisasi pendapatan dan optimalisasi pendataan objek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.

Komitmen Selesaikan RSUD dan Pembangunan Masjid Raya di Samota

Menjawab usulan Fraksi PKS dan Fraksi lainnya mengenai percepatan penyelesaian RSUD Sumbawa dan pembangunan masjid berskala besar di kawasan wisata Samota, pemerintah menyatakan komitmennya. “Pembangunan fisik dan fasilitas RSUD akan diselesaikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan. Sementara untuk masjid, kami akan kaji dari sisi lahan, perencanaan dan pembiayaan,” ujarnya.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Diawasi Ketat

Menjawab kekhawatiran terkait program MBG, pemerintah menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh melalui pembentukan Tim Keamanan Pangan, pelatihan HSP, hingga inspeksi sanitasi. “Kami juga bentuk Tim Gerak Cepat (TGC) di tingkat puskesmas dan wajibkan standar jasa boga serta sertifikasi layak hygiene,” tegasnya.

Perhatian Serius Terhadap Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

Pemerintah juga menyikapi penurunan pendapatan transfer akibat kebijakan efisiensi nasional. Namun, pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Pemerintah mengalokasikan belanja operasional untuk kegiatan strategis seperti pembentukan Koperasi Merah Putih, penanganan narkoba, dan utang operasional RSUD. “Meski terdapat pergeseran dalam struktur belanja, arah kebijakan tetap pada pelayanan masyarakat,” tambahnya.

Dukung Hilirisasi Pertanian dan Pembangunan Pabrik Pakan

Wakil Bupati juga menyampaikan strategi besar dalam mendorong hilirisasi komoditas jagung. “Pembangunan pabrik pakan akan menggunakan skema 4P (People-Private-Public Partnership), diiringi pengembangan IKM berbasis jagung dan pola pertanian terintegrasi,” ujarnya.

Penegakan dan Pengawasan LPG 3 Kg serta Pengamanan Hutan

Menjawab sorotan Fraksi Gerindra, pemerintah melaporkan kinerja Satgas Penertiban LPG 3 Kg dan Satgas Pengamanan Hutan. Sejumlah pangkalan yang melanggar aturan telah ditindak. Untuk kawasan hutan, satgas telah turun ke lapangan dan rencananya akan diperkuat hingga tingkat desa.

Dukungan Pembangunan SPPG dan RTH

Pemerintah menyampaikan bahwa enam dari sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diusulkan telah disetujui pembangunannya dan akan dimulai Oktober 2025. Selain itu, alokasi anggaran untuk Detail Engineering Design (DED) penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga telah dimasukkan dalam perubahan APBD 2025.

Infrastruktur Wilayah dan Evaluasi Beasiswa

Pemerintah juga menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian sejumlah ruas jalan seperti Tepal, Batu Rotok dan Orong Telu. Usulan evaluasi terhadap Peraturan Bupati tentang Beasiswa juga akan ditindaklanjuti.

Dalam akhir jawabannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan seluruh fraksi DPRD. “Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tutupnya. (SR)

nusantara pilkada NU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *