SUMBAWA BESAR, samawarea.com (26 September 2025) – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sumbawa, Jumat (26/9).
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra melalui Jubirnya, Muhammad Taufik menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap perubahan anggaran diarahkan pada efisiensi penggunaan dana dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Fraksi Gerindra menyoroti realisasi pendapatan daerah tahun berjalan yang dinilai belum sepenuhnya optimal.
Karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, maupun dana transfer dari pusat. “Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal tanpa membebani masyarakat,“ ujar juru bicara Fraksi Gerindra dalam penyampaian pemandangan umumnya.
Gerindra juga menekankan bahwa perubahan APBD harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. “Kami mendesak agar program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, seperti perbaikan jalan desa, bantuan untuk UMKM, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, mendapat alokasi anggaran yang memadai,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra juga meminta agar proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Fraksi ini mendorong adanya penguatan peran inspektorat dalam pengawasan internal dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan eksternal. “Kami berharap pemerintah daerah membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan APBD, termasuk melalui kanal-kanal aduan dan laporan masyarakat yang efektif,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan, Fraksi Gerindra menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam membahas lebih lanjut Ranperda Perubahan APBD 2025, guna menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif dan berkeadilan. (SR)
