SUMBAWA BESAR, samawarea.com (26 September 2025) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pemandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (25/9).
Dalam penyampaian tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas penjelasan Bupati Sumbawa yang telah disampaikan pada 23 September 2025, namun sekaligus menyoroti sejumlah aspek penting dalam struktur anggaran yang dinilai memerlukan perhatian serius dan evaluasi mendalam.
Melalui Jubirnya, Hj. Jamila S.Pd. SD, Fraksi mencatat bahwa target pendapatan daerah mengalami penurunan dari Rp2,456 triliun menjadi Rp2,344 triliun, atau turun sebesar 4,54%. Penurunan terbesar terjadi pada pendapatan transfer dari pusat, yang menyusut hingga Rp113,4 miliar (-5,21%).
“Apakah penurunan ini mencerminkan lemahnya komunikasi dan advokasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat?” tanyanya.
Tak hanya itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah juga turun signifikan sebesar 15,22%, yang menurut Fraksi menunjukkan belum maksimalnya upaya menggali potensi pendapatan alternatif di luar dana transfer pusat. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 4,06%, Fraksi menilai kenaikan tersebut masih jauh dari optimal, mengingat potensi ekonomi Sumbawa yang besar.
Fraksi juga mencermati penurunan belanja daerah dari Rp2,453 triliun menjadi Rp2,430 triliun. Yang menjadi sorotan tajam adalah penurunan drastis belanja modal sebesar 31,51%, sementara belanja operasi justru meningkat. “Mengapa justru belanja modal yang berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan public dipangkas? Ini bisa kontraproduktif terhadap visi pembangunan jangka panjang,” tegasnya.
Fraksi PDIP juga meminta jaminan bahwa peningkatan belanja operasi bukan hanya untuk belanja rutin, tetapi juga benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Salah satu catatan serius disampaikan Fraksi terkait pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Fraksi menyayangkan masih terjadinya kasus keracunan makanan yang dikonsumsi siswa di berbagai daerah. “Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa menimbulkan trauma pada siswa dan menggagalkan tujuan mulia program nasional MBG,” ujar Jamila.
Fraksi mendorong Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mengevaluasi total pelaksanaan MBG, mulai dari mekanisme pengadaan, pengawasan kualitas, hingga distribusi makanan.
Pada aspek pembiayaan, Fraksi menyoroti lonjakan penerimaan pembiayaan dari Rp 5 miliar menjadi Rp93,4 miliar (naik 1.769%), yang sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. “Apakah ini mencerminkan rendahnya kualitas perencanaan dan serapan anggaran tahun lalu? Silpa semestinya bukan hanya menjadi tambalan atas defisit, tapi harus mendukung program produktif,” ujar Fraksi.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya arah kebijakan fiskal yang lebih strategis. Yakni lebih berani menggali potensi PAD, lebih bijak dalam menekan belanja rutin, dan lebih visioner dalam pemanfaatan pembiayaan daerah.
Fraksi juga meminta penjelasan konkret mengenai tambahan PAD sebesar Rp 9 miliar, alokasi Silpa sebesar Rp 86 miliar, dan penyebab penurunan signifikan pada Dana Bagi Hasil (DBH).
Fraksi PDI Perjuangan mengajak untuk menjaga sinergi antara eksekutif dan legislatif demi mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera. “Kami berharap jawaban pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat memperkuat kualitas APBD Perubahan Tahun 2025,” pungkasnya. (SR)
