SUMBAWA BESAR, samawarea.com (26 September 2025) – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan pandangan umum terkait penjelasan Bupati Sumbawa atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Pandangan tersebut disampaikan oleh Jubir Fraksi Golkar, Syukri HS, A.Ma, dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD setempat.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas penyampaian dokumen perubahan APBD 2025 yang dianggap transparan, namun juga menyampaikan sejumlah catatan kritis penting. Salah satunya terkait penurunan target pendapatan daerah yang signifikan, yakni sebesar Rp111,5 miliar atau 4,54 persen dari target awal Rp2,456 triliun menjadi Rp 2,345 triliun.
Menurut Syukri, penurunan ini mengindikasikan adanya ketidaksiapan perencanaan fiskal yang matang dan potensi over-estimasi target awal. “Kami mempertanyakan basis metodologis dalam penetapan target pendapatan, apakah sudah menggunakan proyeksi berbasis data dan evidence-based forecasting, atau hanya mengacu pada realisasi tahun sebelumnya,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mencermati penurunan penerimaan transfer sebesar Rp113,4 miliar dan pendapatan lain yang sah turun Rp7,47 miliar. Penurunan tersebut dikhawatirkan akan mengurangi fleksibilitas fiskal daerah. Karenanya, partai berlambang pohon beringin ini mendorong pemerintah untuk memperkuat strategi diversifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD), khususnya melalui sektor pariwisata, pertanian, dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dari sisi belanja daerah, Fraksi Golkar mencatat adanya pengurangan sebesar Rp23,01 miliar (-0,94%). Sementara belanja operasi meningkat Rp55,2 miliar (+3,01%), belanja modal justru turun signifikan sebesar Rp73,5 miliar (-31,51%). Hal ini menjadi perhatian serius mengingat belanja modal sangat vital untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
“Kami meminta pemerintah memastikan program pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama,” tegas Syukri.
Fraksi Golkar juga menyoroti lonjakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp88,4 miliar (+1.769,73%), yang berasal dari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya. Lonjakan ini menurut mereka menunjukkan kelemahan dalam perencanaan dan penyerapan anggaran sebelumnya. Oleh karenanya, mereka meminta pengelolaan anggaran ke depan lebih disiplin agar APBD dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dalam pandangannya, Syukri menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga riset lokal dalam penyusunan target pendapatan daerah untuk menghadirkan kajian teknokratik yang kuat, menghindari penetapan target secara top-down tanpa analisis data dan tren ekonomi yang memadai.
Menutup pandangannya, Fraksi Golkar juga menyampaikan sejumlah usulan prioritas perbaikan infrastruktur, antara lain perbaikan Jalan Lantung-Ropang, Jalan di wilayah Labuhan Kuris Kecamatan Lape, dan Jembatan Desa Pungkit Kecamatan Lopok. (SR)
