SUMBAWA BESAR, samawarea.com (26 September 2025) – Fraksi Demokrat PPP Pembangunan DPRD Kabupaten Sumbawa melalui Jubirnya, Sri Wahyuni, S.AP, menyampaikan sejumlah catatan dan harapan penting kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran perubahan tersebut.
Sri Wahyuni mengapresiasi penjelasan yang telah disampaikan oleh Wakil Bupati Sumbawa mengenai rancangan perubahan APBD 2025, dan mengingatkan pentingnya anggaran yang disusun harus mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait pencapaian pembangunan sesuai perencanaan awal.
Fraksi Demokrat PPP Pembangunan menekankan beberapa poin utama sebagai fokus prioritas belanja wajib, antara lain alokasi anggaran untuk layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar (jalan, air bersih, sanitasi), dan pelayanan publik lainnya yang langsung menyentuh masyarakat.
Ada beberapa catatan penting yang diberikan fraksi ini. Fraksi meminta agar pemerintah daerah menyesuaikan alokasi belanja wajib jika terjadi perubahan proyeksi pendapatan daerah, dengan evaluasi berkala untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Dengan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) sebesar Rp93,4 miliar sebagai sumber APBD-P, Fraksi mengingatkan agar dana tersebut digunakan untuk kebutuhan riil masyarakat, termasuk belanja pegawai dan kewajiban pemerintah daerah.
Fraksi meminta perhatian serius untuk membantu pembangunan kembali rumah warga Kampung Mandar Dusun Pasir, Desa Labuhan Sumbawa, yang hangus terbakar sejak Februari 2025. Warga korban musibah yang mayoritas kurang mampu hingga kini masih menumpang di rumah keluarga dan tetangga.
Fraksi mengingatkan pentingnya perbaikan jalan rusak di seluruh kecamatan yang menjadi kewenangan Pemkab Sumbawa, serta meminta data rinci kondisi jalan sebagai dasar perencanaan perbaikan. Kemudian Penataan bantaran sungai di Kelurahan Brang Biji diharapkan dapat menghindari pemukiman kumuh dan meningkatkan estetika serta fungsi kawasan tersebut.
Fraksi mendorong pembangunan pos polisi di wilayah Samota dan perbaikan lampu jalan di sepanjang Jalan Bay Pass agar wilayah tersebut lebih aman dan nyaman, terutama di malam hari. Fraksi mendesak percepatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sering paling lambat selesai pada 2026 dengan opsi pendanaan alternatif seperti pinjaman atau kerjasama pihak ketiga untuk mendapatkan fasilitas alat kesehatan lengkap dari pemerintah pusat. Fraksi juga berharap agar tanah aset Pemda di Taman Kerato dapat direvitalisasi untuk kegiatan kemasyarakatan dan penataan lapak UMKM demi meningkatkan pendapatan asli daerah. (SR)
