SUMBAWA BESAR, samawarea.com (26 September 2025) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa melalui juru bicaranya, Alen Taryadi, SH, menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (R-Perda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dalam sidang paripurna DPRD, Kamis (25/9/2025).
Dalam pidatonya, Alen menegaskan bahwa Fraksi PKS mendukung penuh upaya penyusunan perubahan APBD yang mengedepankan asas manfaat, efisiensi, dan keberpihakan kepada masyarakat, terutama dalam sektor pelayanan publik, pertanian, serta pembangunan berkelanjutan. “Dengan keterbatasan keuangan daerah, pemerintah harus jeli dalam menentukan prioritas agar program yang dijalankan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat dan kualitas lingkungan hidup,” tegas Alen.
Dalam momen peringatan Hari Tani Nasional, Fraksi PKS menyoroti masih minimnya keberpihakan pemerintah terhadap petani, khususnya terkait kestabilan harga hasil panen. Fraksi meminta adanya intervensi harga oleh pemerintah, terutama saat terjadi surplus produksi. “Kita ingin petani di Kabupaten Sumbawa merasa bahagia, bukan justru rugi saat panen melimpah,” ujar Alen.
Fraksi PKS juga mendorong pergeseran fokus kebijakan pertanian dari pra-panen ke pasca-panen, termasuk stabilisasi harga dan perlindungan distribusi hasil tani.
Fraksi PKS mengapresiasi kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 9,4 miliar atau naik 4,06% dari tahun sebelumnya. Namun, Fraksi menegaskan bahwa sumber PAD tidak boleh hanya bergantung pada pajak dan retribusi konsumtif. “Sudah saatnya fokus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan penguatan sektor produktif berbasis UMKM,” kata Alen.
PKS juga menyarankan optimalisasi kinerja BUMD serta evaluasi NJOP terhadap objek pajak agar sesuai dengan kondisi terkini.
Isu kesehatan juga mendapat perhatian khusus. Fraksi PKS menyoroti minimnya tenaga medis di Puskesmas Maronge yang hanya memiliki satu dokter untuk 1.300 jiwa. “Standar BPJS adalah 1 dokter per 5.000 penduduk, jadi idealnya minimal 2 dokter,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKS mendesak Pemda untuk segera merehabilitasi gedung Puskesmas Maronge, termasuk talang air dan atap kanopi yang rusak, demi menunjang pelayanan kesehatan yang layak.
Fraksi PKS juga menyoroti progres pembangunan Rumah Sakit Daerah Sumbawa yang dinilai belum optimal. Jika kondisi keuangan memungkinkan, PKS mendorong Pemda untuk memanfaatkan skema pinjaman dari pemerintah pusat sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Menyusul insiden keracunan yang terjadi di SMPN 1 Empang, Fraksi PKS meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain. “Keselamatan siswa adalah prioritas. Jangan sampai program baik justru berdampak negatif karena lemahnya pengawasan,” tegas Alen.
Fraksi PKS juga mendorong Pemkab Sumbawa agar mulai memikirkan pembangunan Masjid Raya di kawasan wisata Samota, sebagai salah satu legacy pemerintahan Jarot-Ansori. Lokasi masjid ini dinilai strategis untuk mendukung aktivitas religius masyarakat dan wisatawan.
Menjelang batas akhir pengusulan PPPK Paruh Waktu pada 1 Oktober, Fraksi PKS mendesak Pemda agar segera mengakomodir tenaga kesehatan non-ASN yang selama ini telah mengabdi, namun tidak lolos seleksi atau tidak ikut seleksi CPNS/P3K. “APBD bukan sekadar angka, tapi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, arah perubahan harus jelas, terukur, dan tepat sasaran,” tutup Alen Taryadi. (SR)
