SUMBAWA BESAR, samawarea.com (30 Juli 2025) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar rapat penting terkait Integrasi Pembangunan Ekonomi Biru dan Pendanaan Biru dalam RPJMDes untuk wilayah pesisir. Rapat yang berlangsung di Aula Bappeda Sumbawa, Rabu (30/7/2025) ini dihadiri perwakilan tiga kabupaten di wilayah SAMOTA (Sumbawa, Dompu, Bima), perangkat desa pesisir, akademisi, serta mitra pembangunan.
Selain itu juga diikuti secara hibryd dari Bappenas, Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kepala BPI Pusat Kebijakan dan Keterpaduan Desa dan Desa Tertinggal Kementerian Dalam Negeri, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, dan pejabat Provinsi NTB.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk mengembangkan potensi ekonomi biru di kawasan Teluk Saleh dan sekitarnya. Ia mengungkapkan bahwa sejak awal masa jabatannya, dirinya telah bermimpi menjadikan kawasan SAMOTA sebagai destinasi wisata internasional berbasis ekonomi kelautan yang berkelanjutan.
“Saya ingin Teluk Saleh ini, kawasan SAMOTA, menjadi KEK baru, destinasi unggulan internasional. Seperti Mandalika dan Labuhan Bajo, bahkan lebih. Kita punya kekayaan alam luar biasa. dari hiu paus, Pulau Moyo, Tambora, hingga hutan laut yang masih alami. Ini belum kita kelola maksimal,” ungkap Haji Jarot antusias.
Ia menjelaskan, Teluk Saleh merupakan teluk terbesar di Indonesia dengan kekayaan biodiversitas laut dan potensi pariwisata kelas dunia. Selain sebagai rumah bagi hiu paus dan terumbu karang indah, wilayah ini juga menyimpan nilai ekonomi yang tinggi dari hasil perikanan, rumput laut, hingga jagung dan bawang merah.
Berdasarkan data terakhir, potensi ekonomi kawasan Teluk Saleh diperkirakan mencapai lebih dari Rp 20 triliun per tahun. Namun, menurutnya, potensi tersebut belum dikelola secara optimal. Ketiadaan pelabuhan wisata, aksesibilitas yang masih terbatas, serta belum terintegrasinya program pembangunan biru dalam perencanaan desa, menjadi tantangan utama.
“Kalau kita kelola dengan baik dan masuk ke RPJMDes, kita bisa mengembangkan kawasan ini sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis ekonomi biru. Desa-desa pesisir harus menjadi ujung tombak pembangunan,” tambahnya.
Rapat ini lanjut Bupati, menjadi ajang awal pemaparan konsep integrasi pembangunan ekonomi biru lintas kabupaten, khususnya di wilayah Sumbawa, Dompu, dan Bima. Pemerintah daerah berharap pendekatan lintas sektor ini dapat mendorong percepatan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan biru (blue finance) dari berbagai sumber.
“Kami berkomitmen untuk menjadikan hasil rapat ini sebagai pijakan awal dalam pengembangan kawasan Teluk Saleh sebagai center of excellence ekonomi biru di Indonesia. Semoga ini menjadi langkah awal yang konkret. Kita tidak hanya membangun desa, tapi membangun masa depan daerah dari laut atau pesisir,” pungkasnya. (SR)
