Komisi IV DPRD NTB Kunjungi Kementerian PUPR, Bahas Kelanjutan Pembangunan Jalan dan Jembatan Samota

oleh -682 Dilihat

JAKARTA, samawarea.com (7 Juli 2025)Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta untuk membahas kelanjutan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah NTB, khususnya Jalan dan Jembatan Samota di Kabupaten Sumbawa.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi IV, Syamsul Fikri AR, S.Ag.  M. Si, menyoroti masih adanya kekurangan pengerjaan pada ruas jalan sepanjang sekitar 1,4 kilometer serta tiga jembatan yang belum rampung. Proyek Jalan dan Jembatan Samota merupakan bagian penting dari pengembangan kawasan strategis Samota (Saleh-Moyo-Tambora), yang juga menjadi salah satu destinasi prioritas nasional.

“Kita mendorong agar sisa pekerjaan jalan sekitar 1,4 kilometer dan tiga jembatan yang belum selesai bisa segera dituntaskan. Karena ini menjadi akses vital dalam mendukung konektivitas dan pengembangan ekonomi kawasan Samota,” ujar Fikri sapaan politisi Demokrat ini.

Ia juga menyampaikan bahwa anggaran Kementerian PUPR saat ini mulai menunjukkan pemulihan pascapengurangan drastis dalam beberapa tahun terakhir.

“Sebelumnya, anggaran Kementerian PU turun drastis dari sekitar Rp130 triliun menjadi Rp30 triliun. Kini sudah naik menjadi sekitar Rp60 triliun, dan kemungkinan Rabu besok bisa mencapai Rp80 triliun,” ungkap mantan Wakil Ketua DPRD Sumbawa ini.

Melalui komunikasi intensif dengan Asisten II Setda Kabupaten Sumbawa, pihak DPRD NTB juga telah mengusulkan agar sisa pekerjaan Jalan dan Jembatan Samota dapat masuk dalam Instruksi Presiden untuk Daerah (IJD) tahun anggaran 2025.

“Kuncinya ada pada komunikasi politik yang baik, antara daerah dan pusat, serta antara legislatif dan eksekutif. Jika itu terbangun, insya Allah usulan ini bisa diakomodir dalam anggaran 2025,” tambahnya.

Kunjungan kerja ini ungkap Fikri, diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di NTB, sekaligus bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia. (SR)

 

hpn2026 nusantara pilkada NU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *