Sumbawa Barat, Samawarea.com ( 25/07/2024) PPID Utama Kabupaten Sumbawa Barat di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika menerima Visitasi Lapangan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Badan Publik Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 di Ruang Rapat Utama Graha Fitrah Komplek Kemutar Telu Center, Kamis (25/07/2024).
Tim Penilai dari Komisi Informasi Provinsi NTB yang diketuai oleh H. Sansuri, S.Pt., M.M.C.Med., bersama anggota Korbid. ASE Suaeb Qury, S.HI dan Korbid. Kelembagaan Asraruddin, S.AP., M.M.Inov., hadir untuk meninjau dan menilai proses pelayanan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sumbawa Barat.
Kegiatan visitasi ini adalah bagian dari rangkaian proses penilaian apakah Badan Publik dapat dikategorikan sebagai Badan Publik Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, atau Tidak Informatif. Proses penilaian dimulai dengan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dari 3 Juni hingga 3 Juli 2024, yang menjadi standar minimal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Hadir mewakili Bupati Sumbawa Barat, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dr. H. Syaifuddin, didampingi Kepala Dinas Kominfo KSB, Ir. Abdul Muis, M.M., memaparkan kualitas layanan informasi, komitmen, inovasi, strategi, sarana dan prasarana, serta proses digitalisasi dalam pelayanan informasi publik di Kabupaten Sumbawa Barat.
PPID Utama Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan berbagai strategi dan inovasi untuk memenuhi hak publik terhadap informasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No 5 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kepala Dinas Kominfo Ir. Abdul Muis, M.M. melaporkan bahwa PPID Utama dan lima PPID Desa telah mengikuti proses monitoring dan evaluasi penilaian Keterbukaan Informasi Publik mulai dari tahap awal pengisian kuesioner.
“Alhamdulillah dari lima desa yang kami kirimkan namanya ke Komisi Informasi, satu desa berhasil lolos ke tahap visitasi ini dan hari ini juga akan dilakukan visitasi oleh Komisioner, yaitu Desa Desaberu Kecamatan Brang Rea,” ungkap Kadis Kominfo.
Asisten Administrasi Umum, dr. H. Syaifuddin, menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah, di bawah kepemimpinan Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M., sejak awal sudah menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak publik dalam memperoleh informasi. Komitmen ini diwujudkan melalui program Forum Layanan Setara Inklusif Andalan (Forum Yasinan) yang digelar setiap minggu.
Sebagai inovasi program komunikasi dua arah andalan Kabupaten Sumbawa Barat, Forum Yasinan telah diintegrasikan dengan SP4N-LAPOR! dan memberdayakan 700 Agen Gotong Royong yang tersebar di 228 peliuk. Inovasi lainnya termasuk SIMDATUSOS, PDPGR Satu Data, dan lain-lain.
PPID Utama Kabupaten Sumbawa Barat juga telah mengakomodir dan membuat Website PPID Pembantu pada masing-masing OPD serta Website PPID Desa. Infrastruktur pendukung penunjang konektivitas antar OPD berupa jaringan intra pemerintah juga telah dibangun untuk meningkatkan pelayanan informasi publik.
Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB sangat mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan upaya-upaya yang dilakukan PPID Utama Kabupaten Sumbawa Barat. Keterwakilan PPID Desa Desaberu Kecamatan Brang Rea di Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu pencapaian yang membanggakan, dengan desa tersebut masuk menjadi lima besar se-Provinsi NTB yang dikunjungi Tim Komisi Informasi Provinsi NTB.
Kepala Dinas Kominfo KSB, Ir. Abdul Muis, M.M. berharap Kabupaten Sumbawa Barat mendapat kategori informatif pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada 24 Oktober mendatang, termasuk Desa Desaberu yang diharapkan dapat menjadi yang terbaik dan mampu mewakili NTB ke jenjang nasional.
