SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea,com (26 Juni 2024) – Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menyoroti pelayanan kesehatan dan UHC di Kabupaten Sumbawa. Hal ini sehubungan dengan banyaknya keluhan masyarakat.
Karena itu Komisi IV menggelar hearing mengundang Kepala Dikes Sumbawa, manajemen RSUD Sumbawa, Bappeda, BAKD, dan 26 kepala UPT Puskesmas, belum lama ini. Hearing tersebut dipimpin Wakil Ketua III DPRD Nanang Nasiruddin SAP., M.M.Inov, pimpinan, anggota Komisi IV dan anggota komisi lainnya.
Nanang Nasiruddin menyampaikan bahwa rapat digelar merespon kondisi terkini dunia kesehatan yang disorot publik terutama terhadap pemanfaatan program UHC maupun fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Dari pertemuan tersebut diperoleh beberapa hal penting di antaranya adalah pelayanan kesehatan yang harus diutamakan.
“Pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD harus diutamakan, sementara masalah administrasi dapat diselesaikan belakangan,” tegas Hamzah Abdullah—Ketua Komisi III.
Ditambahkan Anggota Komisi IV Ahmadul Kusasi SH bahwa UHC mencakup semua lapisan masyarakat. “Program Universal Health Coverage (UHC) di Sumbawa telah mencapai 97%, sehingga semua lapisan masyarakat dapat tercakup dalam program ini,” jelasnya
Demikian pula ditekankannya bahwa Pelayanan Administrasi harus cepat. Menurutnya Puskesmas menjamin urusan administrasi dapat diselesaikan dalam waktu 1×24 jam. Dia mengharapkan agar dijadikan prioritas anggaran untuk rumah sakit.
“Saya sebagai Anggota Komisi IV DPRD dan juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumbawa meminta agar anggaran pembiayaan pembangunan rumah sakit diprioritaskan, terutama untuk pemindahan RSUD Sumbawa ke lokasi yang ada di Sering,” harapnya.
Kemudian, pelayanan untuk semua pasien baik yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) maupun BPJS, harus dilayani tanpa diskriminasi.
Sementara Ismail Mustaram menjelaskan bahwa bagi pasien tidak mampu yang menggunakan BPJS mandiri, pemerintah daerah akan mengganti dengan BPJS yang ditanggung pemerintah.
“Hal ini karena kondisi orang dapat berubah sewaktu-waktu. Dulu mampu dan kaya, bisa saja menjadi lemah dan miskin sehingga pemerintah daerah hadir untuk membantu rakyatnya,” tandas Ismail. (SR)
