SUMBAWA BESAR, SR (02/10/2018)
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa ingin mencatat sejarah pada Tahun 2018 ini dalam hal realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ambisi ini cukup beralasan, sebab hingga akhir triwulan III, pencapaian PBB berada di atas ekspektasi. “Kami akan catat sejarah, tahun ini pencapaian PBB bisa 100 persen,” cetus Kepala Bapenda setempat, Wirawan Ahmad S.Si MT saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (1/10).
Sejak pertamakali PBB dilimpahkan pengelolaannya ke kabupaten, ungkap Wirawan, pencapaiannya tidak pernah menyentuh angka Rp 5 miliar. Bahkan Tahun 2017 lalu, sampai 31 Desember hanya mencapai 4,8 Miliar dari target Rp 6 Miliar. Kini dengan tata kelola yang baik, sudah mencapai Rp 4,9 miliar di akhir triwulan III. “Dengan waktu yang masih tiga bulan ini kami optimis target Rp 6,3 Miliar akan tercapai,” imbuhnya.
Realisasi PBB yang cukup menggembirakan ini, kata Wirawan, tidak terlepas dari keberanian jajarannya untuk menerapkan satu kebijakan baru. Yakni ujung tombak penagihan PBB tidak lagi disandarkan di pundak juru pungut yang sebelumnya di-SK-kan Bupati di setiap desa. Dengan kebijakan yang baru ini, desa bisa membentuk tim secara kolektif, yang kemudian bersinergi dengan tim kecamatan dan tim kabupaten untuk melakukan penagihan dari rumah ke rumah. Ada juga yang membuat event untuk memobilisasi wajib pajak di suatu tempat guna dilakukan penagihan secara massal. Bahkan ada desa yang kreatif membuat gebyar PBB dengan dana kegiatan dibiayai dana desa. “Intinya tata kelolanya yang kita rubah bahwasanya tanggung jawab untuk merealisasikan PBB sesuai target di desa tidak hanya dibebankan kepada juru pungut. Dengan kebijakan baru ini ternyata sangat efektif dan bermanfaat karena realisasinya meningkat dan biaya operasionalnya turun,” ujarnya.
Untuk memotivasi jajaran desa dan kecamatan dalam memenuhi pencapaian target PBB, Bapenda memberikan insentif kepada camat dan desa pengelola PBB terbaik, termasuk bendahara penerima di kecamatan berupa umroh gratis. “Tahun ini adalah tahun kebangkitan PBB. Targetnya tercapai dan akan terus ditingkatkan. Salah satunya dengan intensifikasi penagihan dengan melakukan update pemuktahiran data agar NJOP di masing-masing wilayah sesuai dengan harga terbaru (diupdate). Bisa jadi dalam waktu 3-4 tahun kita berani menargetkan pencapaian PBB itu 10 miliar per tahun,” tandasnya.
Selain PBB, Wirawan juga menyatakan hampir semua pajak daerah yang ditangani Bapenda rata-rata sudah berada di atas 100 persen. Seperti pajak restoran, PPJ, parkir, reklame dan lainnya. Karenanya pada APBD Perubahan akhir tahun nanti, target pencapaiannya akan ditingkatkan. (JEN/SR)
