Pengurus Pordasi Kubu Ridwan Legal ! Ada SK Pordasi NTB

SUMBAWA BESAR, SR (21/09/2018)

Ridwan SP menegaskan kepengurusan Persatuan Olahraga Berkuda (Pordasi) Kabupaten Sumbawa yang diketuainya adalah legal dan prosedural. Ia membantah dengan tegas tudingan Ketua KONI Sumbawa, H Mustami H Hamzah B.Sc yang menyatakan kepengurusan Pordasinya ilegal. Menurut Ridwan yang dikonfirmasi SAMAWAREA, Jumat (21/9), bahwa kepengurusan Pordasi yang diketuainya akan dilantik di Aula Hotel Tambora, Sabtu (22/9) besok. Pelantikan ini berdasarkan SK Pengurus Provinsi (Pengprov) Pordasi NTB No. 01/SKEP/KU/I/2018 tertanggal 10 Januari 2018. Bahkan pada pelantikan Sabtu besok, ungkap Ridwan, Ketua beserta unsur Pordasi NTB akan hadir. Selain itu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah SE., M.Sc juga rencananya akan hadir.

Ia mengakui jika sebelumnya sudah melayangkan SK kepengurusan Pordasi Sumbawa dan berita acara terkait pemilihan. Namun hal tersebut tidak digubris pihak KONI Sumbawa. Meski demikian keberadaan Pordasi yang dipimpinnya sudah teregistrasi di papan KONI. “Aneh jika Pak Mustami (Ketua KONI) tidak mengetahuinya,” tukas Ridwan.

Sebelumnya, Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, H. Mustami H. Hamzah B.Sc SH, mengaku kaget beredarnya undangan pelantikan pengurus Pordasi Kabupaten Sumbawa, Sabtu (22/9) besok. Pasalnya pelantikan yang digelar tersebut dirasakan aneh, sebab kepengurusan saat ini masih berlaku hingga 2021. Karena itu sebagai induk organisasi seluruh cabang olahraga di Kabupaten Sumbawa, KONI tidak akan mengakui keberadaan kepengurusan Pordasi yang rencananya dilantik di Hotel Tambora tersebut. Bahkan Haji Mustami secara tegas menyatakan kepengurusan Pordasi itu ilegal.

Haji Mustami menuturkan, Pordasi kepengurusan yang sah itu diketuai olehnya selaku Ketua KONI. Hal ini berdasarkan SK Bupati Sumbawa HM Husni Djibril B.Sc. Ini terjadi ungkap Haji Mustami, sebagai upaya untuk menyelamatkan Pordasi dari dualisme kepengurusan.

Dituturkannya, sebelumnya Ketua Pordasi Sumbawa dijabat Imran dengan periodesasi 2016—2021. Namun dalam perjalanannya muncul kepengurusan Pordasi yang diketuai Ridwan SP. Padahal masa jabatan Pordasi kubu Imran belum berakhir. Dengan adanya dualisme kepengurusan ini, terjadi kericuhan. Untuk menjaga kondusifitas organisasi digelar pertemuan dengan mengundang semua pihak terkait. Dalam pertemuan itu disepakati pengurus Pordasi dijabat Ketua KONI, Kadis Peternakan dan Kadis Pariwisata Kabupaten Sumbawa. Kesepakatan ini ditetapkan dengan tujuan untuk menyelamatkan Pordasi yang sudah tercatat sebagai cabang olahraga dari perpecahan. (JEN/SR)