LOMBOK TENGAH, SR (27/10/2016)
Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada para pihak yang bermasalah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan lahan seluas 135 hektar demi percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. “Menurut mantan Menteri BKPM, Pak Lutfi, masalah (sengketa lahan) ini sudah selesai pada Tahun 2008. Hak Pengelola Lahan (HPL) akan keluar dalam beberapa minggu ke depan. Surat dari Kemeterian Keuangan dan Kementerian BUMN menyatakan ini adalah aset negara akan keluar dalam beberapa minggu ke depan. Kalau kita ribut terus mimpi kita untuk mensejahterakan rakyat akan sulit terwujud,” kata Luhut di depan para pemuka masyarakat dan jajaran pemerintah daerah di Lombok Tengah, kemarin.
Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah akan mensosialisasikan perundang-undangan yang mengaturnya, yang menjelaskan bahwa pihak yang tidak memiliki bukti kepemilikan tidak bisa mengklaim lahan tersebut. Menurutnya pemerintah juga akan melihat sejauhmana permintaan masyarakat yang menuntut penyelesaian ini bisa ditoleransi dan diakomodasi. “Tapi pemerintah tidak bisa didikte dan tidak bisa juga diteror. Negara ini negara hukum. Kita harus taat pada hukum yang berlaku,” ujarnya sambil meminta bantuan pemerintah setempat, Danrem dan Kapolsek untuk melakukan sosialisasi.
Dalam pertemuan yang dihadiri Direktur Pengembangan Indonesia Tourism Development Coorporation (ITDC) Edwin Darmasetiawan dan Wakil Gubernur NTB HM Amin SH M.Si, Menteri Luhut mengatakan bahwa KEK Mandalika yang masuk dalam 10 destinasi wisata prioritas pemerintah dengan nilai proyek sebesar 2,5 miliar USD. Jika bisa diwujudkan akan memberi dampak yang berlipat kepada masyarakat sekitarnya. “Percayalah, pemerintah tidak akan mencederai rakyatnya. Mandalika dibuat untuk kesejahteraan rakyat setempat. Kalau turis berkembang yang lain akan berkembang. Jumlah turis sekarang satu juta (per tahun), kita mau jumlahnya meningkat hingga 5 juta. Dampaknya adalah semua sektor akan berkembang seperti pertanian, handicraft, industri, dan perekenomian rakyat seperti dengan membuka warung makan, listrik, air dan masih banyak lagi,” bebernya meyakinkan para peserta pertemuan.
Menko Luhut menargetkan tahun depan pembangunan kawasan ini bisa segera dijalankan. Kawasan ini, menurutnya, termasuk salah satu yang akan mendapat bantuan dari Bank Dunia sebesar 300 juta USD, bersama dengan kawasan wisata Borobudur dan Danau Toba.
Pada kesempatan tersebut Menko Luhut sempat mengunjungi fasilitas pengelolaan air laut untuk air bersih yang menggunakan sistem sea water reserve osmosis, yang merupakan salah satu infrastruktur penunjang kawasan tersebut. Dalam kunjungannya ke kantor ITDC, Edwin Darmasetiawan menyampaikan kepada Menko Maritim bahwa beberapa investor di bidang pariwisata seperti Pullman dan Club Med telah memberikan komitmen untuk berinvestasi di KEK Mandalika. (NA/SR)
