Sumbawa Besar, SR (24/06)
Sulitnya masyarakat mendapatkan BBM jenis solar belakangan ini, menggelitik massa yang tergabung dalam Front Keadilan Rakyat (FKR) menggelar aksi demo. Aksi yang dilakukan di Mapolres Sumbawa pada Senin (23/6) diawali dengan longmarch dari Lapangan Pahlawan Sumbawa. Sebagian besar massa ini mencorat-coret tubuhnya dengan aneka warna, sambil menyeret beberapa jirigen kosong. Aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian Dalam orasinya, mereka mendesak polisi segera menangkap para mafia BBM. Menurutnya, sulitnya mendapatkan BBM terutama solar karena ada oknum yang ‘bermain’ dalam pendistribusiannya. “Semua SPBU di daerah ini kerap didatangi pengusaha yang mengisi BBM dengan truk dan drumnya, lalu mereka jual kembali ke tambak-tambak,” kata Koordinator Aksi, Cempe Sastrawan.
Ia mengaku menemukan praktek tersebut di wilayah Kecamatan Plampang dan Empang, dengan menjual BBM bersubsidi di sejumlah tambak wilayah Kecamatan Labangka. Hal inilah yang dinilainya menjadi salah satu alasan pemerintah membatasi pemakaian BBM bersubsidi. Dan kebijakan pemerintah ini akan menyengsarakan rakyat akibat lemahnya pengawasan dan rakusnya pengusaha yang ‘merampas’ BBM bersubsidi yang menjadi hak rakyat.
Kondisi ini juga terjadi menurut Cempe, karena ada kesan aparat melakukan pembiaran. Kuat dugaan oknum aparat ikut terlibat berkonspirasi terkait persoalan BBM ini.
Karena itu, FKR meminta aparat kepolisian segera menyatakan sikap, menangkap dan mengadili oknum pengusaha yang menjual BBM bersubsidi untuk keperluan industry, mengingat pendistribusiannya salah sasaran dan menyengsarakan rakyat.
Untuk diketahui, hampir satu jam, massa aksi ini berorasi di depan gerbang utama Mapolres Sumbawa. Mereka meminta bertemu Kapolres Sumbawa untuk berdialog. Beberapa kali perwira polisi meminta agar perwakilan massa masuk untuk berdialog, namun massa menolak. Mereka meminta Kapolres yang menemui mereka. Akhirnya massa hanya menyampaikan orasi dan selanjutnya membubarkan diri, mengingat sinar matahari semakin terik.
Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman SIK MM yang ditemui terpisah, mengatakan, aksi demo adalah hak setiap warga Negara. Kapolres menilai orasi yang dilakukan FKR dengan menuding adanya aparat kepolisian yang bermain dalam pendistribusian BBM bersubsidi, merupakan versi sepihak. Jika memang ada indikasi siapapun yang bermain, tegas Kapolres, baik itu oknum anggota polisi atau pejabat pemerintah, jika memiliki bukti yang kuat diminta untuk segera dilaporkan. “Kami tidak tebang pilih, semua akan kami proses hokum,” tandasnya.
Kapolres menyatakan bukan zamannya untuk menuding dan menduga tanpa bukti. Jika mengetahui, dapat menghentikan, menangkap, atau laporkan ke Polres untuk segera ditindaklanjuti. “Kami hanya mengawasi sehingga BBM bersubsidi itu tepat sasaran. Dan kami nilai kondisi saat ini masih normal karena kebutuhan masyarakat terpenuhi. Jika terjadi antrian pembelian BBM itu karena sistem yang diterapkan masing-masing SPBU,” demikian Kapolres. (*)
