SUMBAWA BESAR,samawarea.com (24 November 2025) — Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan bahwa penyesuaian dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara terukur dan tidak akan mengganggu pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam Rapat Paripurna pembahasan Ranperda APBD 2026, Sabtu (22/11/25) lalu.
Dalam penjelasannya, Wabup Ansori menyatakan bahwa pemerintah daerah memahami perhatian Fraksi PDI Perjuangan terkait penurunan belanja daerah. Ia memastikan bahwa setiap keputusan penganggaran tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas.
“Penyesuaian anggaran dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga agar pelayanan publik tidak terganggu. Rincian pos belanja yang disesuaikan, baik efisiensi belanja operasional maupun belanja modal, akan dijelaskan lengkap dalam pembahasan APBD,” tegasnya.
Menanggapi kritik PDI Perjuangan mengenai pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Wabup Ansori menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal daerah.
“Pemanfaatan SILPA dilakukan sesuai ketentuan dan menjadi instrumen pengamanan fiskal agar APBD tetap seimbang. Namun kami sepakat bahwa perencanaan harus semakin optimal sehingga ketergantungan pada SILPA dapat ditekan,” jelasnya.
Diketahui, dalam rancangan APBD 2026 terdapat defisit sebesar Rp 22,99 miliar yang ditutup melalui SILPA sebesar Rp 25 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan menilai ketergantungan terhadap SILPA menggambarkan perencanaan yang belum optimal, karena SILPA kerap muncul akibat keterlambatan program atau rendahnya realisasi anggaran.
Pemerintah daerah, lanjut Wabup, terus meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan program serta kualitas penyerapan anggaran agar perencanaan lebih efektif. Selain itu, kegiatan seremonial dan perjalanan dinas akan ditekan demi efisiensi.
“Setiap rupiah APBD harus kembali kepada rakyat. Karena itu kami memastikan anggaran diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah,” ujar Wabup Ansori.
Pemkab Sumbawa juga menyiapkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta penataan aset. Belanja publik untuk sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan perlindungan sosial disebut tetap menjadi prioritas utama.
Selain itu, kolaborasi dengan Program Strategis Nasional (PSN) akan dituangkan dalam matriks program yang lebih jelas dan terukur.
Wabup Ansori menegaskan bahwa APBD 2026 dirancang untuk mendukung penurunan kemiskinan melalui intervensi berbasis data dan tepat sasaran. (SR)
