SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (31 Oktober 2023) – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Junaidi, A.Pt., M.Si menyatakan akan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan dari sejumlah tenaga kesehatan yang tidak lolos seleksi P3K, karena dianggap tidak memenuhi syarat. Pihaknya telah menghubungi Kementerian Kesehatan dan saat ini menunggu jawaban resmi.
“Kami sudah melayangkan surat Tenaga Promosi Kesehatan. Berdasarkan SE Dirjen Nakes 1365 Tahun 2023: pengelompokan menjadi 2 ada yang butuh STR dan tidak butuh STR. Dengan japung Promkes berada di keduanya. Jawaban Kemenkes cukup lugas, sesungguhnya bisa diterima baik D4 dan S1. Dan kami mempertanyakan saat masuk system, ditolak,” ungkap Junaidi saat hearing dengan Komisi IV DPRD Sumbawa, Selasa (31/10).
Di hadapan Ketua Komisi IV Ahmadul Kusasi SH yang didampingi anggotanya, Jun—sapaan akrabnya mengatakan bahwa Panselda telah meluluskan tenaga kesehatan ini. Karena itu Panselda disarankan untuk berkoordinasi dengan BKN.
“Ada titik terang untuk teman-teman Promkes ditindaklanjuti secara langsung atau melalui surat. Kebidanan Profesi bidan ada dua yaitu bidan klinis dan pendidik. Khusus yang dibutuhkan tahun ini adalah bidan klinis. Kalau bidan pendidik yang ikut mendaftar di formasi administrasi kebidanan. Kalau dipaksakan tidak akan keluar NIK,” jelasnya.
Di tempat yang sama Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara S.Sos mengaku sudah beberapa kali menggelar pertemuan dengan pelamar P3K dari promkes dan bidan. Dalam setiap tahapan seleksi ada tenggat waktu untuk pengumuman. Pengumuman sebelumnya sesuai jadwal yaitu tanggal 27 Oktober 2023.
Untuk diketahui seluruh formasi disampaikan ke Kementerian PAN-RB yaitu jumlah formasi dan jenis formasi. Sedangkan kualifikasi pendidik menjadi kewenangan Panselnas. Untuk promkes yang muncul diaplikasi adalah jabatan fungsional promkes, sementara D4 membutuhkan STR.
“Saat keluar hasil pengumuman kami dihubungi oleh Panselnas meminta mengecek hasil pengumuman dengan melihat kembali kualifikasi pendidikan. Pengumuman berikutnya muncul tidak memenuhi syarat berdasarkan kualifikasi pendidikan tadi,” ujarnya.
Terkait bidan, Tata Kostara mengaku baru mengetahui bahwa bidan banyak kualifikasinya. Sama perlakuannya seperti Promkes diminta untuk mengecek kualifikasi pendidikan. Dalam aplikasi hanya ditampilkan D4 kebidanan.
“Kami sudah melayangkan surat ke pusat atau Panselnas untuk disamakan kualifikasi pendidikannya. Surat terkait Promkes tanggal 23 Oktober, sedangkan kebidanan tanggal 25 Oktober 2023. Karena belum ada jawaban dan sudah waktunya pengumuman maka kami melakukan pengumuman tanggal 27 Oktober 2023. Seluruh kabupaten kota juga mengalami hal yang sama, kami masih menunggu surat balasan dari Panselnas. Semoga di tengah perjalanan sebelum test mengakomodir harapan kita semua,” demikian Tata.
Sementara pimpinan hearing, Ahmadul Kusasi SH mengungkapkan harapan yang sama agar persoalan tenaga kesehatan yang tidak lolos seleksi ini, dapat menemui solusi. Saat ini juga DPR RI sedang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan dokter dan bidan. “Semoga ada hasil yang positif,” pungkasnya. (SR)
