Tangani Laporan Nyonya Lusi, Polisi Ngaku Kesulitan Dapat Warkah dari BPN

oleh

SUMBAWA BARAT, samawarea.com (8 Desember 2022)–Kasus dugaan pemalsuan dokumen dan penggregahan tanah di Blok Tulu, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dilaporkan Nyonya Lusi selaku ahli waris (Alm) Slamet Riyadi Kuantanaya, belum dapat ditindaklanjuti pihak Polres Sumbawa Barat.

Pihak Polres beralasan belum memiliki bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan laporan itu dari penyelidikan ke penyidikan. Salah satu alasan penyidik Satreskrim Polres Sumbawa Barat, karena sejauh ini belum mendapatkan warkah tanah dari BPN KSB.

Hanura

Hal ini diakui I Made Yasa SH MH didampingi Fandy Sanjaya SH selaku Kuasa Hukum Nyonya Lusi saat ditemui samawarea.com di Hotel Tropical, Sekongkang, Sumbawa Barat, Rabu (7/12) kemarin.

Pengacara dari Law Office Mayasa yang beralamat di Jalan Tarunajaya, Kota Mataram ini, mengatakan, bahwa penyidik belum dapat melanjutkan penanganan kasus itu diketahui berdasarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) yang diberikan penyidik Polres Sumbawa Barat.

SP2HP ini merupakan kewajiban penyidik yang diberikan kepada pelapor mulai dari awal menerima laporan. Ketika ada perkembangan dari proses penyelidikan atas laporan itu, penyidik menyampaikan pemberitahuan secara berkala untuk menginformasikan apakah penanganannya ada kendala atau ada kemajuan.

Apabila penangananya dapat ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan, ungkap Made Yasa, penyidik akan menerbitkan SP2HP A3 yang mencantumkan ditemukan bukti-bukti yang cukup untuk dapat ditingkatkan ke proses penyidikan. Namun sebaliknya jika tidak ditemukan bukti yang cukup akan diterbitkan SP2HP A2 yang menyampaikan bahwa proses penyelidikan tidak atau belum dapat ditingkatkan ke proses penyidikan.

Baca Juga  Kendaraan Oleng dan Terjungkal, Pengendara Vario Patah Kaki  

“Untuk laporan yang kami layangkan, SP2HP penyidik menyatakan belum dapat ditingkatkan ke proses penyidikan, sehingga kita sebagai pelapor diminta mencari bukti-bukti tambahan,” imbuhnya.

Saat ini lanjut Made Yasa, pihaknya tengah berusaha mencari bukti tambahan tersebut, baik berupa saksi maupun dokumen. Mengenai warkah tanah, Made menyatakan menjadi ranah penyidik kepolisian.

Sebelumnya pihaknya pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan warkah (dokumen asal-usul tanah) ke BPN KSB. Namun BPN tidak bisa memberikannya. BPN menyatakan yang berhak dan berkewenangan mengajukan permintaan warkah adalah penyidik kepolisian untuk kepentingan hukum.

“Inilah alasan kami melaporkan dugaan ini secara pidana, agar penyidik kepolisian mendapatkan warkah dimaksud. Dari informasi yang kami terima, penyidik sudah berkoordinasi dengan BPN. Oleh BPN memberikan jawaban warkah belum ditemukan,” ujarnya.

Untuk diketahui, dugaan pemalsuan dokumen dan penggregahan tanah di Blok Tulu, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang ini dilayangkan karena sebagian besar lahan milik Nyonya Lusi seluas 8,6 hektar tersebut dikuasai orang lain. Bahkan di atas lahan itu diduga telah terbit beberapa sertifikat yang proses penerbitannya diduga karena campur tangan para mafia tanah. Dan dokumen yang menjadi persyaratan untuk permohonan penerbitan sertifikat diduga dipalsukan. Terutama proses penerbitan sporadik di kantor desa setempat.

Baca Juga  Dua penjual Togel Diringkus Polisi

Tanah itu diperoleh Nyonya Lusi dari peninggalan adik kandungnya almarhum Slamet Riyadi. Setelah ditelusuri ternyata lahan itu telah dikuasai dan disertifikatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Atas perbuatannya itu diduga terbitnya sertifikat di atas tanah dimaksud menggunakan dokumen-dokumen yang isinya diduga palsu.

Nyonya Lusi yang ditemui terpisah, menilai penyidik kepolisian Polres Sumbawa Barat terlalu dini menyatakan bahwa penanganan laporannya belum dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Padahal banyak saksi yang belum dimintai keterangan. Selain itu polisi memiliki kewenangan mendapatkan warkah tanah itu dari BPN. Ketika BPN menyulitkan penyidik, harus dapat dikenakan unsur menghalang-halangi proses hukum. Apalagi pengakuan BPN bahwa warkah tanah itu belum ditemukan.

“Saya merasa aneh dengan sikap BPN, warkah sejumlah sertifikat yang diterbitkan di atas tanah kami dan kami laporkan secara pidana, kok belum ditemukan. Padahal sejumlah sertifikat yang proses penerbitannya diduga menggunakan dokumen yang dipalsukan ini diterbitkan BPN Tahun 2018, pasca transformasi digital,” ujarnya.

Nyonya Lusi berharap BPN harusnya dapat menjadi garda terdepan dalam mengungkap dan memberantas para mafia tanah. Salah satunya mendukung secara maksimal proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian.

Demikian dengan pihak kepolisian untuk serius menangani kasus itu, dan tidak terlihat lemah hanya karena BPN belum dapat memberikan warkah tanah, sehingga dengan mudahnya ‘menghentikan’ proses penyelidikan dengan tidak meningkatkan status penanganan ke penyidikan. (SR)

Dikes PTSJR Nasdem Azzam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *