Puluhan Are Lahan Milik Nyonya Lusy di Desa Mantun Maluk Hilang

oleh -248 Dilihat

SUMBAWA BARAT, samawarea.com (21 September 2022)–Sebanyak puluhan are dari luas lahan 1,8 hektar milik Nyonya Lusi selaku Ahli Waris Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) yang berlokasi Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), hilang.

Hasil penelusurannya ternyata lahan itu diduga diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “Sekitar 35 are lahan kami hilang dan diduga diambil oleh oknum yang cukup dikenal oleh warga di Desa Mantun,” kata Nyonya Lusy di Sumbawa Besar, Rabu (21/9/2022).

Nyonya Lusi menceritakan, beberapa tahun silam, lahan itu dibeli dari Misran. Luasnya mencapai 18.240 meter persegi. Selain mengantongi sertifikat hak milik, Nyonya Lusi tetap membayar pajak SPPT hingga Tahun 2022 ini. SPPT pun tidak pernah berubah, tetap atas nama Misran/Slamet Riyadi/Toe. Luas tanah dalam SPPT juga demikian.

Selama ini lahan itu tidak pernah bermasalah. Nyonya Lusi memberikan tanggung jawab pengelolaan lahan tersebut kepada mantan Kades Mantun. Namun dalam perjalanan, mantan Kades Mantun tersangkut kasus korupsi dan belum lama ini ditahan pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Kini mantan Kades tersebut menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram.

Selepas dari mantan Kades ini, Nyonya Lusi mencoba menelusuri keberadaan tanahnya. Rupanya berkurang sekitar 35 are. Dan ternyata tanah puluhan are yang hilang ini telah dikuasai orang lain. Informasinya lahan 35 are itu sudah bersertifikat yang terbagi dalam dua obyek dengan dua orang yang berbeda.

Baca Juga  Wisma Praja Sumbawa Sudah Tamat

Padahal menurut Nyonya Lusi, secara keseluruhan lahan itu sudah bersertifikat. Yang menjadi pertanyaan, jika benar ada sertifikat lain di dalam lahan miliknya ini, bagaimana proses penerbitannya. Ketika itu bisa diproses BPN, pastinya ada dilampirkan bukti-bukti perolehan tanah dan pemecahan sertifikat.

“Kalau benar sudah ada sertifikat lain di atas sertifikat yang kami miliki, sudah pasti prosesnya dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan penuh rekayasa, serta melibatkan jaringan mafia. Sebab sampai saat ini kami mengantongi sertifikat. SPPT atas lahan seluas 1,8 hektar itu masih tercatat sampai tahun 2022 ini. Tidak ada pengurangan luas, tidak ada pengurangan nomimal pembayaran pajak PBB, dan tidak pernah ada yang menghubungi kami untuk melakukan transaksi jual beli atas lahan seluas 35 are yang hilang itu,” tegas Nyonya Lusi.

Nyonya Lusi mengaku sudah melaporkan persoalan tersebut kepada Camat Maluk. Rencananya, Kamis (22 September 2022) besok, pihak kecamatan akan menfasilitasi pertemuan kedua belah pihak. “Semoga pertemuan besok dapat mengungkap kebenaran, dan tidak mendzolimi,” pintanya. (SR)

Bappenda Azzam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.