Nyonya Lusy Kembali Desak BPN KSB Lakukan Pengembalian Batas Tanahnya di Maluk

oleh -202 Dilihat

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (20 September 2022)–Ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe terus mendesak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), melakukan pengukuran pengembalian batas atas tanah miliknya yang telah bersertifikat hak milik (SHM) di Desa Mantun, Kecamatan Maluk, KSB.

Sebab sampai sekarang BPN setempat belum melakukannya sebagaimana permohonan yang diajukannya beberapa bulan lalu. BPN Sumbawa Barat kerap mengulur waktu. Padahal jadwal pengukuran sudah ditetapkan, namun selalu ditunda. “Kami selalu dijanji-janjikan, tapi tidak pernah ditepati,” kata Nyonya Lusy, perwakilan ahli waris Toe, Rabu (21/9).

Nyonya Lusy menyebutkan, ada tiga obyek tanah yang diminta untuk dilakukan pengukuran ulang. Adalah lahan ber-SHM No. 115,  lahan ber-SHM No. 507 dan lahan ber-SHM 279. Tiga obyek lahan ini telah dikuasai pihak lain dan telah terbit beberapa sertifikat di atasnya.

Kerap ditundanya pengukuran, Nyonya Lusy menduga hanya akal-akalan pihak BPN. Sebab BPN lah yang menyebabkan muncul sertifikat ganda di atas lahan yang sudah ber-SHM tersebut. Bahkan yang tidak masuk akal, BPN KSB berdalih tidak dapat melakukan pengukuran sebelum ada kesepakatan antara ahli waris Toe dengan warga yang mendiami lahan itu.

Padahal mediasi sudah dilakukan beberapa kali, namun tetap saja menemui jalan buntu. Pihak yang mengklaim dan merampas tanah milik ahli waris Toe, tetap bertahan dan enggan untuk meninggalkan lahan tersebut.

“Harusnya tidak ada lagi mediasi, karena ini sudah dilakukan beberapa kali. Ini sepertinya sudah diskenario agar tidak pernah ada pemeriksaan lapang (pengukuran pengembalian batas), seolah-olah BPN menindaklanjuti permohonan dan laporan kami, dengan cara turun lapangan. Padahal melenceng dari tujuan sebenarnya dan terkesan penuh dengan sandiwara,” sesal Nyonya Lusi.

Baca Juga  Setelah Gulung Boladil, Polisi Sikat Sabung Ayam

Tetap Bayar Pajak Sesuai Luas Tanah Dalam Sertifikat

Untuk diketahui lahan ber-SHM No. 115 milik Ahli Waris Slamet Riyadi (Toe), kini didiami dan diklaim Irfan Chakim dkk. Mereka mengaku tinggal di lahan tersebut karena mereka memiliki sertifikat. Namun yang anehnya menurut Nyonya Lusi, Ia tetap membayar pajak (SPPT) atas nama Slamet Riady (Toe) sesuai luas tanah (10.750 m2) yang tercantum di dalam SPPT maupun sertifikatnya (SHM 115). Artinya, tidak ada pengurangan luas tanah maupun jumlah pajak.

“Ketika ada sertifikat lain di atas tanah kami yang katanya sampai 17 sertifikat, mengapa di dalam SPPT kami tidak ada pengurangan luas tanah maupun pengurangan nominal pembayaran pajak. Lalu apakah mereka (Irfan Chakil dkk) juga punya SPPT ?. Jika punya, seperti apa SPPT nya, berapa luas tanah di dalam SPPT, dan obyeknya dimana ? ini sangat janggal dan pertanyaan besar bagi kami,” tukasnya.

Serupa juga dengan lahan lainnya di Desa Mantun dengan SHM No. 507 milik ahli waris Slamet Riyadi. Lahan itu diklaim secara sepihak oleh Imran Halilintar yang kemudian ditempati sejumlah warga dan informasinya BPN telah menerbitkan banyak sertifikat di atas SHM 507 tersebut.

Sampai Tahun 2022 ini, Nyonya Lusy mengaku masih tetap membayar pajak sesuai dengan SPPT yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Bapenda KSB. Sesuai data yang tertera, SPPT itu atas nama Slamet Riyadi (Toe) dengan luas tanah 19.695 m2.

Baca Juga  Jaga Keamanan Empang, Giatkan Siskamling

Demikian dengan SHM 279 dengan luas lahan 20.100 meter persegi (m2). Di atas lahan ini, Nyonya Lusi mendapat informasi muncul 5 sertifikat. Tapi, sejauh ini SPPT masih tetap atas nama Kiran/Slamet Riyadi/Toe. Luas dan obyeknya sesuai yang tertera di sertifikat. Jumlah nominal pajak yang dibayar Nyonya Lusi hingga saat inipun masih tetap dan tidak berkurang.

“Kalau memang benar banyak muncul sertifikat, kenapa tanah kami luasnya masih sama, tidak ada pengurangan sedikit pun. Ini juga sangat janggal, dan kami curiga penguasaan tanah kami secara tidak bertanggung jawab ini karena ada peran yang kuat dari para mafia tanah,” sesalnya.

Karena itu, Nyonya Lusi kembali meminta BPN KSB melakukan pengukuran pengembalian batas atas tanahnya (SHM 115 dan SHM 507). Selain BPN sudah memiliki data dan peta ukur yang menjadi acuannya, pengukuran juga dimaksudkan untuk memastikan kejelasan dari batas-batas tanah SHM 115 tersebut.

“Untuk mengungkap fakta yang sebenarnya adalah melakukan pengukuran pengembalian batas. Jika BPN sampai sekarang sering menunda-nunda, kami curiga ada yang disembunyikan,” pungkasnya. (SR)

Bappenda Azzam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.