Badan Anggaran DPRD Sumbawa Setujui Pinjaman 100 Milyar

oleh -395 Dilihat

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (19 Agustus 2022)–Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa menyetujui rencana pinjaman daerah sebesar Rp 100 milyar, yang dihajatan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Setelah dilakukan pembahasan dan pengkajian yang mendalam akhirnya Badan Anggaran DPRD dapat menyetujui rencana pinjaman kepada lembaga keuangan,” demikian laporan Badan Anggaran DPRD Sumbawa yang disampaikan Achmad Fachry SH pada sidang paripurna Hasil Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023, Senin (18/8) kemarin.

Di bagian lain laporannya, Badan Anggaran menyebutkan prioritas dan plafon anggaran sementara terhadap belanja daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah adalah penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Kemudian, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, penguatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Selain itu, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta penguatan stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk Sektor Pendapatan, Badan Anggaran DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan beberapa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan, di antaranya dengan mempercepat realisasi pembayaran PAD melalui sistim digital.

Baca Juga  Provinsi NTB Juara 2 Penyerapan dan Realisasi APBD

Selanjutnya perjanjian kerjasama, Pemerintah Daerah dengan Perbankan salah satunya melalui Layanan BNI e-Collection di Kabupaten Sumbawa dibutuhkan pengintegrasian data. Badan Anggaran juga meminta pertanahan dalam pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Demikian pula cara penarikan pajak dan retribusi lainnya seperti hotel, restoran, pasar, parkir dan galian C hendaknya dapat dimaksimalkan.

Untuk sektor belanja, Badan Anggaran DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah dapat merancang program padat karya, sehingga masyarakat yang belum sejahtera dan masih menganggur mendapat kesempatan untuk bekerja dan memiliki penghasilan yang memadai.

Badan Anggaran DPRD menekankan agar kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait dengan penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan kualitas kesehatan (termasuk SDM-nya).

Berikutnya, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah berbasis zero waste dan optimalisasi pengelolaan pariwisata, industrialisasi produk unggulan serta stabilitas ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat agar tetap dianggarkan.

Badan Anggaran DPRD berharap untuk efektivitas dan efisiensi belanja daerah harus dengan prioritas daerah yang merupakan kebutuhan masyarakat. Diharapkan setiap OPD melakukan evaluasi secara berkala (triwulan) terhadap capaian target/kinerjanya sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian kinerja utama Tahun 2023. (SR)

Bappenda Azzam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.