Miris ! Banyak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sumbawa Terlantar

oleh -210 Dilihat
Ketua Lembaga Peduli Penyandang Disabilitas Pulau Sumbawa (LPPDPS), dr. Nuzul D. I Prasetyo

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (6 Agustus 2022)–Ketua Lembaga Peduli Penyandang Disabilitas Pulau Sumbawa (LPPDPS), dr. Nuzul D. I Prasetyo, menyebutkan penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa yang terlantar pada Tahun 2019 sebanyak 1.327 orang.

Ia memastikan jumlah ini akan bertambah menyusul dampak pandemic covid selama dua tahun belakangan ini. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

“Para penyandang disabilitas terlantar ini sangat rentan baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Ini tidak boleh terus berlangsung, harus ada penanganan cepat. Inilah salah satu tujuan dibentuknya LPPDPS sebagai upaya untuk melaksanakan amanat Undang-undang nomor 8 tahun 2016 menjadikan penyandang disabilitas bisa mandiri, dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 yang memberikan perlindungan dan memenuhi hak penyandang disabilitas,” kata Dokter Nuzul—pada Pelantikan Pengurus LPPDPS di Aula SMKN 1 Sumbawa, Sabtu (6/8) yang dihadiri Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa.

Ia mengatakan, banyak penyandang disabilitas di kabupaten/kota lain di Pulau Sumbawa, nasibnya juga tidak beruntung. Kabupaten Sumbawa masih cukup baik karena sudah ada bantuan bagi penyandang disabilitas. Namun, di kabupaten/kota lain di Pulau Sumbawa, tidak ada bantuan yang diberikan.

Selain rentan secara ekonomi dan kesehatan, Dokter Nuzul mengaku miris, karena setiap tahun selalu saja terjadi tindak kekerasan terhadap penyandang disabilitas, termasuk kekerasan seksual.

Dengan keberadaan LPPDPS, Nuzul mengatakan akan menjadi wadah bagi para penyandang disabilitas untuk bisa mandiri. Pihaknya akan melakukan pemberdayaan dan pendampingan, sehingga mereka tidak lagvi berharap dan bergantung terhadap bantuan pemerintah dan donatur.

Baca Juga  Ini Kado Spesial Pemprov untuk Naja Hafidz Quran Asal Mataram

Selama ini akses terhadap para penyandang sangat terbatas. Mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena setiap melamar pekerjaan selalu ditolak. Padahal menurut undang-undang, penyandang disabilitas berhak memiliki pekerjaan.

“Lembaga ini akan membantu para penyandang disabilitas untuk bisa memiliki hak seperti masyarakat lain pada umumnya,” demikian Nuzul. (BUR/SR)

Bappenda Azzam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.