Pemilik Lahan Minta Bangunan SAMSAT Sumbawa Dibongkar, Surahman: Batas Waktu 7 Hari !

oleh -1.042 views
Kantor UPTB Samsat Sumbawa

SUMBAWA–Surahman MD, SH., MH selaku kuasa hukum Syaifullah Bin H. Maksud selaku pemilik lahan yang di atasnya berdiri Kantor UPTB Samsat Sumbawa, melayangkan somasi. Surat Somasi bernomor 023/Adv.SS/I/2022 tersebut, Surahman bersama rekannya, Suhartono SE., SH meminta Kepala Kantor UPTB Samsat Sumbawa segera membongkar dengan sukarela dan atas biaya sendiri berupa bangunan atau benda apapun yang berdiri di atas tanah hak milik kliennya dalam keadaan rata dan bersih.

Surahman memberikan waktu paling lambat 7 hari sejak surat somasi tertanggal 12 Januari 2022 itu dilayangkan. Surahman kepada samawarea.com, juga mengatakan dalam surat itu meminta Kepala Kantor UPTB Samsat Sumbawa menyerahkan dengan sukarela dan beritikad baik lahan atau tanah hak milik kliennya dalam rangka tunduk pada aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat tentang tertib hukum dan tertib administrasi.

Somasi ini disampaikan ungkap Surahman, setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa yang didampingi Tim Polres Sumbawa, Kuasa Hukum H. Maksud dan Syaifullah serta Tim Samsat Kabupaten Sumbawa telah melakukan pengukuran pengembalian tapal batas awal.

Hasilnya telah diumumkan dalam rapat terbuka di Kantor BPN Sumbawa pada Rabu, 6 Januari 2022 lalu yang dihadiri Kepala BPN Sumbawa, Kuasa Hukum H. Maksud dan Syaifullah, Kepala Samsat Sumbawa, Polres Sumbawa dan Kejaksaan Negeri Sumbawa. Dari hasil ekspos tersebut menyatakan bahwa tanah yang telah berdiri Kantor UPTB Samsat Sumbawa merupakan tanah hak milik H. Maksud berdasarkan SHM 2384.

Baca Juga  Cari Narkoba, Polisi dan BNN Geledah Lapas Sumbawa

Untuk diketahui, beber pengacara terkenal ini, berdasarkan data-data, dokumen dan keterangan yang dikantonginya bahwa sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Bunggur, Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa, tepatnya telah berdiri Kantor pelayanan Samsat Provinsi NTB Unit Cabang Sumbawa, adalah benar milik kliennya sesuai SHM 2384.

SHM itu merupakan produk hukum yang sah dan diakui secara tegas oleh Kantor Pertanahan Sumbawa, serta tidak sedang dalam sengketa di lembaga peradilan setempat maupun dalam agunan kepada pihak lain, serta tidak pula sedang atau telah dilakukan peralihan hak baik kepada lembaga pemerintah maupun kepada masyarakat lainnya.

Sebelumny, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Bahkan melayangkan surat teguran berupa somasi sebanyak tiga kali. Namun tidak digubris. Puncaknya, mendirikan tenda sebagai bentuk ikhtiar kliennya dalam menguasai lahan yang menjadi hak.

“Terdapat pagar dan bangunan Samsat yang beririsan dengan tanah klien kami, sehingga sangat merugikan dan mengganggu klien kami dalam menguasai dan dalam upaya memanfaatkan tanah hak milik untuk kesejahteraannya yang dijamin undang-undang. (SR)

 

bankntb BPSK

No More Posts Available.

No more pages to load.