Ketua HMI Sumbawa Barat Kecewa dengan Sikap Ketua BK DPRD KSB  

oleh -437 views

SUMBAWA BARAT—Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dinilai tidak tegas dalam menerapkan aturan dan menjaga kehormatan lembaga. Selain itu terkesan plin-plan. Karenanya muncul pertanyaan masyarakat apakah Badan Kehormatan DPRD KSB ini masih terhormat ?

Sebelumnya Ketua BK, Muhammad Nur mengaku telah memproses salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat karena diduga tidak disiplin dan melanggar tata tertib DPRD, kode etik, dan tata beracara.

Dengan pelanggaran ini, oknum anggota DPRD tersebut sudah seharusnya di-PAW. Sebab pelanggaran yang dilakukannya tergolong berat. Pernyataan Ketua BK ini dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2021 lalu. Namun sampai awal Tahun 2022 ini belum ada tindak-lanjutnya.

Terkait hal itu, Ketua BK DPRD KSB yang coba dikonfirmasi tidak berada di kantor. Saat diminta untuk bertemu, Ketua BK mengaku masih menunggu waktu yang tepat.

Menanggapi sikap Badan Kehormatan DPRD KSB, Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa Barat, Teddy Agusdiansyah mengaku kecewa karena BK membuat aturan elastis. Seharusnya menurut Tedy, BK mampu mempertahankan kehormatan lembaga dewan dengan menertibkan anggota yang tidak melaksanakan fungsinya secara maksimal. Sebab dengan kondisi ini masyarakat yang dirugikan.

“Jadi, jangan salahkan kami menilai kalau Badan Kehormatan Dewan tidak mampu menjaga kehormatan lembaga DPRD KSB, lantas apakah BK masih bisa kita katakan terhormat ?” ujarnya dalam nada tanya.

Baca Juga  Sejumlah Fraksi Mangkir Sidang Paripurna, Temui Bupati

Seperti diberitakan, Ketua BK Muhammad Nur menjelaskan ada beberapa pelanggaran oknum anggota yang dicatatnya. Di antaranya, jarang hadir rapat Bamus (Badan Musyawarah). Seharusnya hadir 10 kali tapi hanya 3 kali. Oknum ini tidak hadir sebanyak 7 kali secara berturut-turut.

Kemudian Rapat Pansus seharusnya hadir 26 kali, justru hanya 2 kali. Rapat paripurna pun yang seharusnya hadir 11 kali namun hanya dihadiri 2 kali. Dan 9 kali secara berturut-turut tidak hadir.

Sesuai Tata Tertib DPRD, Kode Etik dan Tata Cara Beracara yang menjadi pedoman, bahwa setiap ketua dan anggota DPRD yang tidak mengikuti paripurna selama 3 kali berturut-turut, dipanggil untuk diberikan peringatan dan pembinaan. Jika masih membandel dan tidak hadir selama 6 kali berturut turut bisa dilakukan PAW.

Pada tahun 2020 juga anggota yang sama diproses dengan kasus yang sama tapi diberikan kesempatan untuk memperbaiki prilakunya. Namun pada tahun 2021 hal yang sama terulang. Sebelumnya BK membuat keputusan harus PAW. Namun seiring waktu berjalannya waktu, BK memberikan keringanan kembali dengan sanksi pembinaan. (HER/SR)

bankntb BPSK

No More Posts Available.

No more pages to load.