Kuasa Hukum Ali BD Harap Polisi Bongkar Praktek Mafia Tanah di Samota

oleh -723 views
Basri Mulyani, SH., MH

samawarea.com (2 Desember 2021)

MATARAM—Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan melalui kuasa hukumnya, Basri Mulyani, SH., MH., memberikan hak jawab atas pemberitaan sejumlah media massa atas jumpa pers Sri Marjuni alias Siwe bersama tim kuasa hukumnya belum lama ini. Dalam pemberitaan itu menuding Ali BD yang dikuasakan kepada IR, diduga melakukan penyerobotan tanah dan pengrusakan.

Dalam releasenya, Kamis (2/11), Basri—sapaan akrab pengacara muda ini, menyatakan benar “IR” adalah kuasa kliennya untuk mengurus dan menjaga tanah miliknya di Samota. Sehingga tidak benar ada penyerobotan tanah bahkan perbuatan melawan hukum. Karena itu pihaknya akan menjawab beberapa tuduhan yang disampaikan pihak Sri Marjuni.

Selaku kuasa hukum, Basri menyatakan sangat setuju tindakan yang diambil oleh Kepolisian dengan menjaga kondusifitas di Samota. Ia berharap polisi dapat membongkar praktek-praktek mafia tanah di Kawasan Samota karena telah sangat meresahkan masyarakat. Menurutnya, kejadian ini selalu terjadi setiap musim tanam sejak tahun 2014 atau sejak Jembatan Samota selesai dibangun dan jalan Samota dipergunakan oleh public.

Kemudian, pernyataan Sri Marjuni bersama kuasa hukumnya, Imam Wahyudin SH dan Nurdin SH MH mengungkapkan, dugaan penyerobotan itu terjadi beberapa kali. Puncak pada 25 Oktober 2021 lalu. Baliho, umbul-umbul, tanaman hias dan berugak di lahan miliknya dirusak adalah pernyataan yang keliru dan tidak berimbang. Ada yang disembunyikan, tidak menyampaikan hal ikhwal sejujurnya tentang ada apa di tanah milik kliennya yang telah dibeli sejak tahun 2008 dari ahli waris Gede Badjra. Bahkan tanah yang dibeli itu telah terbit sertifikat atas nama Made Sinar berupa SHM No. 507/1983.

Agar menjadi terang, jelas dan berimbang pemberitaan di media, Basri mengungkap kronologis permasalahan tanah SHM No. 507/1983. Sri Marjuni Gaeta nama dalam SHM No. 1180, luas 23.110 m2, telah membeli tanah dari seseorang yang diduga mafia tanah. Tanah yang dibeli Sri Marjuni adalah tanah yang sudah terbit sertifikatnya tahun 1983 Nomor 507 atas nama Made Sinar. Tanah tersebut dibeli oleh kliennya (Ali BD) tahun 2008 dan langsung dibalik nama dari Made Sinar.

Kemudian kepada ahli warisnya yakni Sangka Suci dkk pada tahun 2009 ketika akan dibalik nama atas nama kliennya muncul sengketa dengan klaim dari Sri Marjuni dkk. Ada 7 buah sertifikat terbit di atas tanah SHM 507 yang dibeli kliennya. Karena tidak dapat menguasai, Sri Marjuni Gaeta melakukan berbagai upaya hukum sejak tahun 2014 tersebut dengan meminta rekonstruksi batas atas 7 sertifikat dengan SHM No. 507 kepada BPN Sumbawa.

Baca Juga  Gasak HP dan Uang di Warung Buah, Remaja 17 Tahun Dibekuk

Sebagaimana Berita Acara Pegembalian batas SHM 507, tertanggal 4 Desember 2014, benar telah tumbang tindih ketujuh sertifikat tersebut salah satunya Sri Marjuni Gaeta. Berbagai cara dilakukan untuk menduduki tanah yang kliennya sudah kuasai dari menggunakan preman, hearing ke DPRD Sumbawa didampingi LSM, bahkan pemberitaan media, namun tetap tidak bisa menduduki tanah milik kliennya.

Tanggal 17 Maret 2015, Sri Marjuni dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa dalam Register Perkara Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Sbw dengan menggugat Sangka Suci dan BPN Sumbawa.

“Saya selaku kuasa hukum Sangka Suci atas persetujuan klien saya (Dr. Ali Bin Dachlan) maju ke pengadilan membela kepentingan hukumnya atas tanah yang telah dibelinya. Oleh Pengadilan Negeri Sumbawa pada tanggal 6 Juli 2015 dengan Hakim Ketua Reza Tyrama SH menjatuhkan putusan “Mengabulkan Eksepsi Tergugat (Sangka Suci) dan Tergugat II (BPN Sumbawa) sepanjang mengenai kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili perkara Nomor: 12/Pdt.G/2015/PN.Sbw. Secara hukum mutlak sampai kapanpun perkara Sri Marjuni tidak dapat diadili di Pengadilan Negeri Sumbawa karena yang berwewenang mengadili adalah PTUN Mataram,” bebernya.

Karena adanya keputusan TUN yakni 7 Sertipikat (Sri Marjuni dkk) dengan SHM No. 507 an. Sangka Suci dkk yang tidak berwewenang Pengadilan Negeri Sumbawa untuk membatalkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 tentang Peradilan TUN mengatur jangka waktu pengajuan gugatan TUN sejak diterimanya putusan TUN.

Namun Sri Marjuni melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan TUN ke PTUN Mataram, pada tanggal 17 Desember 2015 dengan Register Perkara Nomor: 32/G/2015/PTUN.MTR atau sekitar 5 bulan lebih yang menurut ketentuan pasal 55 UU 5/1986 tentang Peradilan TUN adalah 90 hari (3 bulan) sejak terbitnya Keputusan TUN. Sehingga majelis hakim TUN pada tanggal 31 Maret 2016 menjatuhkan putusan dengan Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat (Sri Marjuni, cs) lewat waktu sehingga gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Baca Juga  Detik-detik Penggrebekan Kades Poto di Kamar Hotel

Secara hukum 7 sertifikat tersebut adalah sertifikat mati keberlakuannya sah tetapi tidak memiliki obyek tanah yang jelas. Sri Marjuni mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, tetap diputuskan menguatkan Putusan PTUN Mataram.

“Disinilah letak “Mafia Tanah” yang telah merugikan Sri Marjuni dkk dari tempatnya membeli tanah yang di atasnya telah terbit SHM 507/1983. Seharusnya pihak-pihak yang merugikan Sri Marjuni tersebut bukan klien kami yang dilaporkan ke presiden. Oleh karenanya kuasa hukum Sri Marjuni salah sasaran melapor klien kami melakukan praktek mafia tanah.

Selanjutnya, sejak putusan Banding Nomor: 158/B/2016/PT.TUN.Sby, tanggal 11 Agustus 2016 (link: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/cff79cf417dfbb8fa 123372cb59b977f.html), tidak pernah berusaha memasuki tanah yang telah kuasai kliennya sejak membeli tahun 2008 lalu dan dipagar tersebut. Tanpa diduga sejak Bulan September 2021 memasuki tanah bahkan merusak pagar dan membuat jalan tanpa ijin, memasang spanduk dan baliho di atas tanah milik kliennya.

Untuk itu kuasa kliennya di lapangan berinisial IR melaporkannya ke kepolisian atas praktek-praktek main hakim sendiri. Sehingga sangat wajar tindakan kepolisian dalam melakukan penyelidikan, karena kliennya mampu menghadirkan alat bukti surat maupun saksi secara itikad baik dan tidak ada yang disembunyikan.

Sebagaimana urainnya tersebut, Basri menegaskan bahwa sangat terang dan jelas Sri Marjuni sendiri bukan bersama dengan 6 pemilik sertifikat lainnya yang menguasai dengan menggunakan Azis Cs dan kuasa hukum melakukan perbuatan perampasan secara paksa memasuki tanah yang bukan menjadi miliknya yang seolah-olah adalah miliknya.

Karena Sri Marjuni dkk sebelumnya telah mengajukan gugatan ke pengadilan baik PN Sumbawa maupun PTUN Mataram yang kedua-duanya menyatakan Gugatan Sri Marjuni dkk “tidak dapat diterima”.

“Kami pertegas kembali, seharusnya Sri Majuni melaporkan pihak-pihak tempat dia membeli tanah yang bukan kepunyaan tempatnya membeli tersebut dan Sri Marjuni secara nyata dan terang benderang adalah korban mafia tanah di Samota,” tandasnya.

Basri sangat mendukung program pemerintah untuk memberantas mafia tanah di Indonesia yang sudah sangat meresahkan. Ia bersama kliennya siap menyampaikan bukti-bukti terkait praktek mafia tanah di Samota yang telah banyak korbannya. “Dan kami menghimbau kepada korban-korban mafia tanah di Samota untuk tidak takut melaporkan praktek mafia tanah tersebut karena hal tersebut adalah Kejahatan,” pungkasnya. (SR)

bankntb BPSK

No More Posts Available.

No more pages to load.