SUMBAWA BESAR, samawarea.com (25 November 2021)
Dirjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa penandatanganan nota kesepakatan tentang pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula H. Hasan Usman lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (25/11) ini dihadiri langsung Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTB Sudarmanto SE MM, Kepala KPPN Mataram, Sekda Sumbawa, Kepala KPP Pratama, Kepala Bea Cukai, serta sejumlah Kepala OPD lingkup Pemda Sumbawa.
Dalam pemaparannya, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Sudarmanto mengungkapkan, kedatangannya ini merupakan perintah Menteri Keuangan terkait pemantauan kinerja APBD di daerah, salah satunya Kabupaten Sumbawa. Apalagi, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 tinggal satu bulan lagi, sehingga kegiatan apa saja yang masih tertinggal harus segera dikejar. ‘’Sekarang sudah sampai Bulan November, jadi ada tinggal satu bulan lagi untuk APBD 2021,’’ ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sumbawa mengaku sangat mengapresiasi kegiatan ini, sehingga beberapa kekurangan dalam pengelolaan keuangan dapat segera dievaluasi. ‘’Kegiatan seperti ini sangat kami apresiasi. Dengan adanya pembinaan dan kontrol seperti ini, kami sangat terbantu. Kabupaten Sumbawa sudah menerima hasil laporan keuangan dari BPK, dan sudah ke 9 kali mendapat predikat WTP. Semoga capaian ini terus kami pertahankan,’’ ujar Bupati.
Di tempat yang sama, Kepala BKAD Sumbawa, Tarunawan S.Sos, SP menyampaikan, realisasi APBD tahun anggaran 2021, untuk pendapatan ditargetkan berjumlah Rp 1,6 triliun, hingga kini baru terealisasi Rp 1,3 triliun. ‘’Insyaa Allah bisa kita capai realisasi sampai 98 persen. Untuk DAK fisik untuk tujuh bidang kita kejar 90 persen, baik di kesehatan, puskesmas, PU, irigasi dan lainnya,’’ terangnya. (SR)
