Setelah Kantor SAMSAT, Giliran Lahan Kantor Camat Alas Bermasalah

oleh -409 views

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (23 November 2021)

Lahan yang dikuasai Pemda Sumbawa maupun Pemprov NTB untuk membangun kantor terus menuai masalah. Setelah Kantor SAMSAT bermasalah yang disegel disegel dan sampai sekarang pemilik lahan masih membangun tenda di lokasi, kini kasus serupa juga terjadi terhadap lahan Kantor Camat Alas.

Lahan yang didalamnya dibangun Kantor dan Rumah Dinas Camat Alas ini diakui masih menjadi milik sah dari H. Lalu Ahmad Yamin. Pasalnya, sampai sekarang sertifikat hak milik (SHM) masih berada di tangan pemiliknya.

Hal ini terungkap ketika Komisi I DPRD Sumbawa menggelar hearing untuk menfasilitasi persoalan tersebut, Selasa (23/11). Mediasi yang berlangsung di Ruang Komisi I DPRD ini dipimpin Ketua Komisi setempat, Syaifullah S.Pd, didampingi Sekretaris Cecep Lisbano S.IP., M.Si beserta anggota, Gitta Liesbano, SH.,M.Kn, dan M. Nur, S.Pd.I.

Hadir dari pemerintah daerah Staf Ahli Bidang Hukum Ketut Sumadi Artha SH, Bagian Aset, Ishak S.Sos M.Si, Kabid Pengadaan Tanah PRKP, Surbini SE., M.Si, Camat Alas, Nurhikmah S.Pt., M.AP dan Syahrul dari BPN. Sedangkan dari pemilik lahan (H. Lalu Ahmad Yamin) diwakili anak kandungnya Fauzan Yamin, dan penerima Kuasa, Sumbawanto, serta keluarga lainnya.

Dalam kesempatan itu, kuasa ahli waris, Sumbawanto, menegaskan bahwa lahan Kantor Camat Alas masih sah milik keluarganya. Sebab sampai sekarang sertifikat hak milik masih atas nama H. Lalu Ahmad Yamin. Selama ini tidak pernah dipindahtangankan, dihibah, maupun jual beli.

Masalah ini sebenarnya sudah disampaikan kepada pihak Pemda yang kemudian mengundang mereka untuk bertemu. Dalam pertemuan itu, pihak keluarga menanyakan tentang proses terbitnya sertifikat hak pakai atas lahan tersebut yang dikantongi Pemda Sumbawa.

“Jika memang ada jual beli, hibah atau wakaf, lalu Pemda bertransaksi dengan siapa ? sebab sampai sekarang Bapak Ahmad Yamin masih hidup dan mengaku tidak pernah melakukannya. Kalau memang ada transaksi itu, mengapa sertifikat masih ada pada kami dan masih atas nama Bapak Ahmad Yamin,” kata Sumbawanto.

Baca Juga  Pelantikan Bupati Sumbawa Terpilih Awal Juni 2016

Saat pertemuan itu ungkap Sumbawanto, juga hadir pihak BPN. Keluarga meminta agar BPN mengungkap warkah atau asal-usul perolehan tanah oleh Pemda Sumbawa untuk Kantor Camat Alas tersebut. Namun BPN tidak bisa memberikan jawaban. Karenanya ia berharap melalui hearing di Komisi I DPRD Sumbawa ini, semua bisa terungkap secara jelas.

“Ketika itu ayah kami pergi merantau. Saat pulang kampung, sekitar Tahun 1980-an sempat kaget karena melihat di lahan itu sudah berdiri Kantor Camat Alas. Kalau memang sudah dijual, siapa yang menjualnya, kalau diwakaf, siapa yang mewakafkannya, kalau ada ganti rugi, diganti rugi kepada siapa ?” timpal Fauzan Yamin—ahli waris dalam nada tanya.

Menanggapi hal itu, Ishak dari Bagian Aset Pemda Sumbawa menegaskan bahwa lahan tempat dibangunnya Kantor Camat Alas adalah miliik Pemda. Dibuktikan dengan dikantonginya sertifikat hak pakai, dan lahan itu telah tercatat dalam daftar inventaris daerah.

Ia mengakui pernah ada pertemuan dengan keluarga Ahmad Yamin dan telah dijelaskan mengenai hal itu. Terkait dengan bagaimana sertifikat itu bisa terbit dan asal usul lahan tersebut, Ishak mengaku tidak mengetahuinya. Sebab yang memiliki kewenangan adalah BPN Sumbawa.

Ditambahkan Staf Ahli Bupati, Ketut Sumadi Artha SH menyatakan persoalan tanah itu merupakan kasus lama, sehingga informasi mengenai asal-usul tanah dan bagaimana prosedur terbitnya sertifikat hak pakai yang dikantongi Pemda tidak diketahuinya. Pihaknya hanya mengetahui lahan itu telah memiliki alas hak atau dokumen yang menegaskan milik Pemda Sumbawa.

Ketut—akrab mantan Kabag Hukum Setda ini disapa, menyebutkan bahwa Kantor Camat Alas dibangun di lahan itu pada Tahun 1980-an. Yang menjadi pertanyaannya, kemana pemilik lahan ketika kantor itu dibangun dan mengapa didiamkan.

Mengenai permintaan keluarga Ahmad Yamin yang meminta Pemda Sumbawa mengembalikan lahan itu sesuai sertifikat hak milik, Ketut menyatakan Pemda tidak akan berani sepanjang belum adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat.

Baca Juga  Penipuan Berkedok Investasi Usaha, Emak Caca Dibekuk Polisi

Untuk mencari kepastian hukum ini, Ketut menyarankan keluarga Ahmad Yamin melakukan gugatan ke pengadilan. “Silakan gugat ke pengadilan, ketika ada putusan yang final dan mengikat, Pemda akan patuh melaksanakan putusan itu. Sehingga semuanya menjadi aman,” tandasnya.

Kabid Pengadaan Tanah PRKP Sumbawa, Surbini SE., M.Si mengaku akhir-akhir ini banyak muncul kasus pertanahan yang sudah terjadi puluhan tahun silam. Dan tanah-tanah itu sebenarnya sudah dibebaskan pemerintah daerah namun sertifikatnya tidak ditarik dari pemilik asal.

Ia mengaku pernah menangani kasus tersebut. Namun setelah diperlihatkan dokumen pendukung, pemilik lahan baru ingat jika lahan itu memang telah dibebaskan. Untuk saat ini, prosedur pengadaan tanah sangat ketat dan akurat. Setiap dilakukan pembebasan lahan, Pemda pasti menarik sertifikat dari pemilik asal.

Di tempat yang sama, Syahrul dari BPN Sumbawa mengatakan siap membantu dalam mencari dokumen yang mengungkap asal-usul tanah itu. “Kami bongkar dokumen dulu, dan akan kami siapkan secepatnya,” ujarnya.

Terhadap permasalahan ini, Komisi I DPRD Sumbawa menerbitkan rekomendasi. Rekom berisi tiga point yang dibacakan Ketua Komisi, Syafullah S.Pd, menyebutkan, pertama, meminta BPN Sumbawa turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terkait dengan lokasi SHM No. 32 GS No. 385/1977 atas nama  Lalu Ahmad Yamin yang diklaim berlokasi di Kantor Camat Alas dan Rumah Dinas Camat Alas.

Kedua, terkait dengan Warkah Sertifikat Hak Pakai No. 12 tahun 2005, Komisi I meminta BPN dapat memberikan penjelasan kepada pihak Lalu Ahmad Yamin atau keluarga. Ketiga, untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan kepemilikan lahan Kantor Camat Alas, kepada pihak yang mengklaim agar melakukan proses hukum melalui pengadilan. (SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.