Anggota DPRD Sumbawa Hasanuddin Gugat Kubu Muchdi PR 1 Milyar  

oleh -438 views

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (23 November 2021)

Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Sumbawa yang diajukan Agus Tamarwan SH dan Khairuddin–Ketua dan Sekretaris DPW Partai Berkarya NTB kubu Muchdi PR, terhadap Hasanuddin SE, mendapat kecaman dan perlawanan. Hasanuddin SE langsung menunjuk Kusnaini SH dan Mulyawansyah SH untuk menjadi kuasa hukumnya. Upaya yang dilakukan Hasanuddin adalah menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa

Menurut Hasanuddin SE melalui kuasa hukumnya, Kusnaini SH, Senin (23/11) menegaskan bahwa langkah Agus Tamarwan dan Khairuddin (kubu Muchdi PR) yang mengusulkan kliennya di PAW dari anggota DPRD Sumbawa adalah perbuatan melawan hukum. Sebab usulan itu diajukan oleh pengurus yang tidak sah dan bukan lagi menjadi bagian dari Partai Berkarya.

Pasalnya, Muchdi PR sudah tidak lagi menjabat Ketua Umum Partai Berkarya setelah dipecat oleh Mahkamah Partai Berkarya. Putusan ini nomor 004.MP/Pts-PIP/PBK/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021. Terhadap putusan Mahkamah Partai ini, Muchdi PR tidak melakukan perlawanan hukum sehingga putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Dengan putusan ini tentunya kepengurusan Muchdi PR hingga jajarannya sampai ke tingkat bawah adalah illegal.

Sebab Mahkamah Partai telah menunjuk Mayjend TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal SH MH sebagai Ketua Umum Pelaksana Tugas DPP Partai Berkarya. Dan kepengurusan Partai Berkarya saat ini yang diakui oleh Kemenkum HAM adalah berdasarkan SK nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020.

Baca Juga  Accu Meledak, 100 Rumah di Batu Rotok Hangus

Dengan kepemimpinan Syamsu Djalal maka terbentuklah pengurus di tingkat provinsi seluruh Indonesia termasuk NTB dengan menunjuk Ketua DPW Abdul Sarif dan Sekretaris, Bambang Kholid, serta Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Sumbawa, Hasanuddin SE.

Karenanya segala proses administrasi kepengurusan sebelumnya dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi sehingga segala bentuk surat menyurat yang dikeluarkan tidak sah dan batal demi hukum. Termasuk juga surat permohonan PAW yang dilakukan oleh Agus Tamarwan SH dan Khairuddin,” tegas Kus—sapaan akrab pengacara beken ini.

Atas usulan PAW itu, sambung Kus, kliennya dirugikan secara moril dan materil. Kliennya merasa tidak tenang, dan merasa terganggu dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPRD Sumbawa. Terhadap kerugian ini, Hasanuddin menuntut Agus Tamarwan dan Khairuddin sebesar Rp 1 miliar. (SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.