Menakar Pemetaan Potensi Desa Dalam Membangun Manajemen Desa Gemilang di Sumbawa

oleh -58 views

Oleh : Abdul Salam, Edi Irawan, Nawassyarif
(Dosen Prodi Manajemen, Prodi Ekonomi Pembangunan, Prodi Teknik Informatika UTS)

Semua orang berpikir tentang mengubah dunia, tapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri.– Leo Tolstoy

Desa wisata merupakan sebuah desa yang hidup mandiri dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya dan tetap bersinergi dengan desa lain atau pihak lain untuk menunjang kebutuhan desa secara berkelanjutan dan dapat menjual berbagai atraksi-atraksinya yang berguna sebagai daya Tarik wisata. Berdasarkan hal tersebut pengembangan desa wisata merupakan perlu memprogramkan pengembangan desa wisata demi meningkatkan pendapatan daerah, dan menggali potensi desa.

Desa-desa di Sumbawa merupakan desa yang terletak di gunung, lembah, pantai yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, indah, masih sejuk, segar, disisi lain Masyarakat Desa di wilayah kabupaten Sumbawa mayoritas petani, pelaut dan peternak.

Ada beberapa desa masih kental dengan adat setempat atau kearifan lokal yang masih terawat,  misalkan di Desa Poto ini mempunyai wisata religi yaitu do,a bersama sebagai unggkapan rasa syukur yang bertempat di tengah-tengah sawah yang diadakan tiap tahun di salah satu bukit disekitar desa tersebut serta masih banyak lagi desa-desa yang memiliki sumber daya alam dan karakter unik lainnya yang bisa dikembangkan.

Pengelolaan atau pengembangan kegiatan wisata sangat diperlukan dalam rangka memperkenalkan budaya setempat dan kearifannya kepada para wisatawan, tentu wisatawan di sekitar lokasi wisata bisa berbelanja kebutuhannya, menfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang dirangkai menjadi satu daya tarik wisata yang menarik dan nyaman.

Di Kabupaten Sumbawa yang memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata, Misalkan desa wisata holtikurtura, wisata puncak, wisata pertanian, wisata budaya, wisata religi, wisata laut, wisata samudera dan desa wisata yang disesuaikan dengan potensi setiap desa yang akan dikembangkan. Wisata-wisata yang akan dikembangkan sekaligus bisa dikemas menjadi sarana pembelajaran langsung bagi generasi dan setiap wisatawan yang berkunjung.

Pengembangan pariwisata perdesaan layak dikembangkan terutama untuk mendorong kegiatan non pertanian yang pada harapannya nanti dapat mendukung diversifikasi desanya. Pariwisata perdesaan tentunya berbeda dengan pariwisata perkotaan, baik dalam hal obyek, lokasi, fungsi, skala maupun karakternya. Hal ini tentunya membawa konsekuensi terhadap perencanaan dan pengembangannya, aspek-aspek seperti peranan desa wisata dalam spesialisasi lokasi dan ketersediaan atraksi dan fasilitas layak mendapatkan perhatian dalam pengembangan desa-desa wisata yang diharapkan mampu mendukung diversifikasikan perdesaan dan untuk pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Desa Wisata adalah sebuah wilayah atau daerah pedesaan yang memiliki daya tarik khusus yang dapat menjadi daerah tujuan wisata sekaligus tempat untuk belajar. Di desa wisata, penduduk masih memegang tradisi dan budaya yang masih asli, serta beberapa aktivitas pendukung seperti sistem bertani, berkebun serta makanan traditional juga berkontribusi mewarnai keberadaan desa wisata itu sendiri.

Selain faktor tersebut, faktor lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan faktor penting yang harus ada disuatu desa wisata. Menurut Peraturan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, desa wisata adalah suatu bentuk kesatuan antara akomodasi, atraksi, sarana, dan prasarana pendukung wisata yang disajikan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku. (Sugiartawan et al., 2019).

Berdasarkan analisa yang dilakukan, bahwa potensi desa dan keunikan desa-desa di kabupaten Sumbawa mempunyai keunggulan dari sisi nilai budaya, originalitasnya serta dukungan alam yang sangat tepat bagi para wisatawan yang ingin menemukan kedamaian, ketenangan serta belajar melalui indahnya alam, budaya serta kesenian masyarakat kabupaten Sumbawa sekaligus sebagai sarana merefleksi diri.

Potensi Desa Digital
Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Hal ini dinyatakan dalam salah satu Nawacita Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, yang diikuti dengan strategi pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN 2015-2019 pembangunan harus dapat menghilangkan atau memperkecil kesenjangan yang ada, termasuk kesenjangan antarwilayah termasuk antar desa dengan kota.

Dalam jangka panjang, kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat memberikan dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat sehingga menjadi masalah serius yang harus dapat diselesaikan kedepannya. Kesenjangan antarwilayah terlihat dari masih terdapatnya 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Kesenjangan kota dan desa dapat terlihat dari laju urbanisasi yang cukup pesat beberapa tahun terakhir. Saat ini, laju urbanisasi di desa sebesar 1,2 persen setiap tahunnya (Detik.com, 2018).

Kesenjangan pembangunan antara kota dengan desa tidak dapat dilepaskan dari dampak sebaran demografi dan kapasitas ekonomi yang tidak seimbang serta kesenjangan ketersediaan infrastruktur yang memadai, termasuk kesenjangan teknologi informasi dan komunikasi (Darwis, 2016). Menurut Kemkominfo, jumlah desa yang belum tersentuh teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sekitar 40 persen di tahun 2017 dan 12.548 Desa Belum Tersentuh Sinyal Internet tahun 2020.

Kesenjangan-kesenjangan inilah yang menyebabkan desa menjadi sulit bertumbuh. Menurut data BPS, jumlah desa dengan status tertinggal masih mendominasi dari jumlah seluruh desa di Indonesia begitupun di Kabupaten Sumbawa. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang sudah memasuki revolusi industri 4.0 akan memberikan tantangan tersendiri dalam hal berjalannya pemerintahan dan ekonomi desa. Desa harus mampu beradaptasi mengikuti kemajuan teknologi tersebut agar tidak tertinggal dalam segala bidang serta mendukung roadmap pemerintah Indonesia “Making Indonesia 4.0”.

Baca Juga  Gara-gara Petasan Lantung Berduka, 6 Rumah Terbakar

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mempersiapkan desa memasuki revolusi industri 4.0 yaitu dengan cara mengurangi kesenjangan digital antara kota dan desa serta mendigitalisasi desa-desa dengan konsep desa digital. Desa Digital sebagai Katalisator Perbaikan Layanan Publik dan Ekonomi Desa digital merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan publik. Dalam desa digital, pelayanan publik akan bersifat digital dengan terkoneksi melalui jaringan nirkabel. Pelayanan yang bersifat digital akan mendorong peningkatan layanan publik di desa-desa dan mempermudah perangkat desa untuk melakukan evaluasi dan perbaikan layanan dengan basis data yang nantinya dimiliki. Selain itu, desa digital juga akan memperlancar penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) sehingga pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa dapat lebih transparan dan akuntabel.

Dalam konteks ekonomi, desa digital dapat dijadikan sebagai katalisator peningkatan kinerja ekonomi desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pada desa digital direncanakan akan memiliki website dan akun media sosial untuk promosi dan berita, sistem e-commerce serta aplikasi yang sesuai dengan karakter dan potensi ekonomi di setiap desa. Hingga saat ini, pembentukan beberapa desa digital merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dalam pembentukan desa digital, pemerintah daerah mengajukan usulan kepada Kemkominfo sebagai pihak yang menyediakan layanan internet.

Sebelum ada program desa digital, telah ada program serupa yaitu desa broadband terpadu yang dijalankan oleh Kemkominfo bagi desa-desa yang termasuk dalam daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Desa broadband terpadu merupakan upaya pemerintah menjangkau desa-desa agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan kesejahteraannya.

Dengan program desa broadband terpadu, Kemkominfo melalui BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) Pertama; menyediakan jaringan, perangkat, aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk, dan pendampingan yang tepat untuk masyarakat di desa 3T dan lokasi prioritas (LokPri) yang meliputi desa petani, desa nelayan dan desa pedalaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas akses ke pasar. Melalui penerapan teknologi dan informasi di desa digital diharapkan produktivitas dapat meningkat mengikuti kisah sukses desa lainnya dalam penggunaan internet salah satu contohnya desa Majasari di Kabupaten Indramayu.

Dengan adanya internet, masyarakat di desa tersebut memperoleh perbaikan dalam cara pertanian dan peternakan organik. Desa Majasari menerapkan teknologi pengolahan pakan dari limbah pertanian untuk penyediaan pakan ternak. Limbah peternakan kemudian digunakan sebagai pupuk di lahan pertanian. Desa Majasari sejak beberapa tahun lalu telah beralih ke pertanian organik. Dengan keberadaan internet, produk pertanian dan peternakan di desa Majasari dapat dipasarkan hingga ke seluruh negeri sehingga meningkatkan perekonomian desa. Hal tersebut membuat desa Majasari berhasil menurunkan tingkat kemiskinan pada angka 8,24 persen dan meraih peringkat satu desa terbaik tahun 2016.

Selain desa digital yang telah disebutkan sebelumnya, masih terdapat desa-desa digital lain yang sudah terbentuk dan tersebar di berbagai kota atau kabupaten meskipun tidak diketahui sampai sejauh mana proses digitalisasi yang sudah ada di desa digital lainnya. Desa digital yang terbentuk diharapkan tidak hanya desa dengan fasilitas internet atau wifi saja. Namun lebih jauh lagi, masuknya akses internet ke desa-desa digital tersebut harus mampu meningkatkan potensi ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat (misalnya: pemasaran atau promosi produk-produk BUMDES) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyakarat desa.

Tantangan Mewujudkan Desa Digital Desa digital merupakan sebuah konsep yang mensyaratkan tersedianya jaringan informasi dan komunikasi yang memadai. Namun, masih banyak wilayah di Indonesia dengan kondisi TIK yang masih rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Menurut data Potensi Desa Badan Pusat Statistik tahun 2018 masih ada sekitar 62 persen desa yang tidak tersedia BTS (Base Transceiver Station). Kedua; dari sisi kekuatan sinyal telepon seluler dan sinyal internet, masih banyak desa-desa yang kekuatan signalnya lemah dan bahkan tidak ada, yakni 34 persen untuk sinyal telepon dan 21,6 persen untuk sinyal internet. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam membentuk desa digital. Tantangan lainnya untuk mewujudkan desa-desa digital adalah butuh dukungan pendanaan yang cukup.

Saat ini, desa digital merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui BAKTI Kominfo dan juga pihak-pihak lainnya. BAKTI Kominfo bertugas menyediakan akses internet dengan menggunakan dana USO (Universal Service Obligation) bagi desa yang mengajukan usulan melalui pemerintah daerah untuk menjadi desa digital. Sedangkan perangkat dan aplikasi disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyediaan perangkat dan aplikasi ini membutuhkan dana yang relatif besar.

Di sisi lain, masih banyak daerah-daerah (khususnya kabupaten) yang kapasitas keuangannya rendah dan masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Guna meminimalkan dana sementara dapat dibentuk pusat digital di desa yang dapat diakses oleh semua masyarakat sehingga dapat dikontrol penggunaannya. Tantangan berikutnya adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola berbagai layanan berbasis teknologi informasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa di desa-desa masih terdapat aparat dan masyarakat desa yang belum melek internet dan teknologi maka diperlukan pelatihan-pelatihan dengan Lembaga Pendidikan atau relawan terdekat.

Baca Juga  Bupati Tinjau Lokasi Banjir Tarano

Hasil survei dan IP-TIK BPS ini dapat dijadikan parameter yang menunjukkan bahwa melek internet dan teknologi di pedesaan masih relatif rendah dalam menggunakan teknologi digital secara tepat guna. Selain itu, masyarakat desa masih memegang budaya yang kuat yang mungkin dapat menjadi penghambat dalam masuknya sesuatu yang baru dari luar seperti internet. Adanya konten konten negatif dari akses internet juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengadaan desa digital.

Dengan demikian maka dibutuhkan sosialisasi, pendampingan, dan literasi digital terhadap SDM dan masyarakat desa yang disesuaikan dengan karakteristik dan budaya masyarakat setempat. Saat ini telah ada relawan TIK yang  telah bersedia mendampingi desa menuju desa digital yang dibentuk di kabupaten Sumbawa pada tahun 2021 namun jumlahnya terbatas sehingga diperlukan keterlibatan pihak institusi terkait untuk bersinergi dalam pendampingan dan literasi digital.

Pemetaan potensi Sumbawa harus dimulai dari level terendah pada tingkatan pemerintahan desa, untuk kemudian masuk kedalam agenda pengembangan SDA dan SDM Desa untuk selanjutnya di data dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi sehingga data terkait pemetaan potensi Sumbawa bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan untuk membangun dan memakmurkan desa-desa tersebut. Kehadiran Dana Desa patut menjadi pijakan bagi pembangun desa yang berkelanjutan dan komprehensif, terstruktur, dan terukur. Oleh karena itu manajemen Desa harus dipahami sebagai proses yang teratur dan teroganisir demi tercapainya desa maju mandiri dan sejahtera yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat setempat.

Manifestasi Dinamika Desa Di Kabupaten Sumbawa

Dinamika Kamjuan Desa di Kabupaten Sumbawa telah mengalami proses yang cukup panjang, bentuk dukungannya baik secara perangkat aturan, dukungan perangkat sumber daya manusia di desa, hal ini dikeluarkannya beberapa peraturan Bupati, antara lain sebagai berikut : Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pertaturan di Desa, Peraturan ini mengatur secara teknis pembangunan dan kebijakan desa; Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2016 adalah perubahan peraturan bupati Sumbawa No. 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, peraturan ini tentunya diharapkan pada pengelolaan keuangan desa mampu mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat di Desa.

Namun dalam peraturan ini masih menimbulkan interpretasi atau yang berbeda-beda, hal ini menimbulkan ketidakstabilan peningkatan karakteristik desa-desa, dalam konteks ini jika dikaitkan dengan peraturan bupati diatas bisa dianalisa melalui konsep “argumentum a contrario” atau sering disebut a contrario, yaitu penafsiran atau penjelasan tentang undang-undang berdasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang (Hasanah, 2017).

Soeroso (2011) juga menjelaskan bahwa a contrario adalah penafsiran undang-undang berdasarkan pengingkaran, yang berarti pengertian yang berlawanan atas hal yang diatur dalam undang-undang. Merujuk pada peraturan bupati diatas maka pemerintahan desa ada kecenderungan bias penafsiran pada peraturan tersebut karena kondisi sosial, ekonomi, budaya, teknologi dan politik di kabupaten Sumbawa berjalan secara dinamis, oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan perangkat aturan tentang manajemen desa yang sejalan nafas kemajuan teknologi informasi seperti saat ini.

Baru-baru ini masyarakat dan pemerintah kabupaten Sumbawa mendapatkan  suatu dinamika peningkatan masyarakat Desa, seperti keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 37 Tahun 2021, dari 350 desa se-Indonesia pada fase 1 ini, terdapat 10 desa di Kabupaten Sumbawa, yang ditetapkan sebagai lokasi Desa Cerdas adalah Desa Semamung, Desa Natu Tering, Desa leseng, dan Desa Batu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu; Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan; Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes; Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas; Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee; Desa Langam, Kecamatan Lopok; dan Desa Buen Baru, Kecamatan Buer.

Kategori dalam Desa Cerdas meliputi enam dimensi yaitu tata kelola cerdas (Smart Governance), masyarakat cerdas (Smart People), lingkungan cerdas (Smart  Environment), hidup cerdas (Smart Living), ekonomi cerdas (Smart Economy), dan mobilitas cerdas (Smart Mobility).“Dengan arahan enam dimensi desa cerdas tersebut Dinas PMD dan Dinas Kominfotiksandi Sumbawa, dengan perangkat daerah terkait akan melakukan pembinaan dan penyuksesan program ini sebagai salah satu instrumen dalam Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa, Gemilang yang Berkeadaban (www.tvonenews.com, 2021).

Ditetapkannya 10 desa di kabupaten Sumbawa ini, maka perlu mendapatkan dukungan baik secara perangkat aturan (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Desa) agar desa cerdas bisa menjadi gaya hidup masyarakat desa terkait, sekaligus sebagai contoh yang baik dalam hal manejemen desa gemilang di Kabupaten Sumbawa khususnya, dan NTB umumnya, sehingga desa cerdas merata di Kabupaten Sumbawa menjadi suatu keniscayaan. (*)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.