MEMAHAMI DESA SEBAGAI RUANG STARATEGI MENATA KEBIJAKAN PETERNAKAN

oleh -33 views

Oleh : Imam Munandar, S.Pt., M.Si. (Dosen Prodi Peternakan, UTS)

Desa merupakan bentuk dan pengembangan konsep asli Indonesia, meskipun ada kemiripan dengan desa di India yang bernuansa Hindu. kehidup masyarakat desa terikat pada nilai-nilai budaya asli yang sudah diwariskan secara turun temurun dan melalui proses adaptasi yang panjang dari interaksi intensif dengan perubahan lingkungan biofisik masyarakat. (Sumarjo et al. 2010). Kearifan lokal merupakan salah satu aspek karakteristik masyarakat, yang terbentuk melalui proses adaptasi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung didalamnya di pahami sebagai landasan pembangunan pertanian, peternakan dan pedesaan.

Akan tetapi ada beberapa hal yang harus kita antisipasi dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam hal ini adalah pembangunan kawasan pertanian, peternakan dan pedesaan, yakni krisis pangan, krisis energy, krisis ekologi, dan kemiskinan. Menurut laporan World Bank mayoritas orang miskin tinggal di pedesaan, untuk itu perlu adanya inovasi untuk mematahkan pernyataan tersebut dengan melakukan pembangunan kawasan pedesaan.

Pendekatan pembangunan kawasan pedesaan merupakan pendekatan multifaset dan komprehensif terhadap perubahan masyarakat yang berkaitan dengan aspek sosial, norma, sumber daya (sumberdaya alam, manusia, man- made capital). Pembangunan berbasis pedesaan merupakan alternative untuk mengurangi dampak dari pembangunan yang cenderung bias urban, oleh karenanya perubahan paradigma terhadap pembangunan nasional juga harus di ikuti dengan perubahan orientasi terhadap pembangunan ekonomi dan perdesaan.

Pemerintah menerbitkan UU Nomor 6 Tahun 2014 (UU No. 6/2014) tentang Desa diberlakukan, desa seolah hidup kembali sebagai kekuatan penting dalam pembangunan di Indonesia.  Segala hal terkait sumber daya manusia dan sumber daya alam menjadi tumpuan pembangunan Indonesia.  Untuk itu, UU No. 6/2014 memperkenalkan pendekatan “membangun desa” dan “desa membangun“.

Baca Juga  Digelar Kemensos, 27 Anggota TAGANA Sumbawa Lulus Uji Kompetensi

Pendekatan desa membangun merupakan pendekatan di mana warga dengan segala sumber daya dan kemampuan yang dimiliki berupaya secara bersama merencanakan dan melaksanakan sekaligus melakukan kontrol terhadap pembangunan di desanya (desa mandiri). Untuk mewujudkan desa mandiri tersebut, pendekatan ini menitikberatkan pembiayaan melalui anggaran dana desa yang bersumber dari APBN (dana desa), swadaya masyarakat desa. Kemudian coba kita lihat potensi dari kawasan perdesaan.

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (UU No. 6/2014 Pasal 1 Ayat 9 dan UU No. 26/2007 Pasal 1 Ayat 23). Kawasan perdesaan merupakan gabungan desa-desa yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki komitmen untuk mendorong dan melaksanakan pembangunan desa secara terpadu.

A. Tata Ruang Kawasan Pedesaan

Proses penataan kawasan pedesaan di dasarkan pada pasal 83 UU No.6 Tahun 2014 tentang desa ayat (1), pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan anrata desa dalam 1 Kabupaten/Kota. Pasal 85 berbunyi :
• (1). Pembangunan kawasan pedesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah dasa, dan atau BUM desa dengan mengikutsertakan masayarakat desa.

• (2). Pembangunan kawasa pedesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pihak ketiga wajib mendaya gunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Apabila data base mengenai peta potensi kawasan pedesaan sudah ada makan penggunaan wilayah sebagai sumber pakan dan lahan produktif pengembalaan dapat dilakukan sehingga pembangunan desa dapat disesuaikan dengan kawasan masing-masing level Pemerintah dan Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota sehingga pembangunan dilakukan berbasin potensi kawasan pedesaan.

Baca Juga  Bangun Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat, UTS dan PKK NTB Bersinergi

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Permendes PDTT) No. 5 tahun 2015, di tingkat pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten) terdapat Tim Koordinator Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP). Sementara itu, kelembagaan di tingkat kawasan perdesaan bisa diberikan pengelolaannya kepada BUMDes Bersama atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang memiliki konsen terhadap pembangunan kawasan.  Kedua kelembagaan terakhir, harus memperoleh mandat dari para kepala desa yang telah bersepakat membangun kawasan perdesaan. Baik BUMDes bersama maupun BKAD merupakan kelembagaan yang perlu dioptimalkan keberadaannya untuk mengawal keberlanjutan pembangunan kawasan perdesaan.

B. Kawasan Perdesaan Peternakan

Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kawasan perdesaan adalah kawasan perpaduan antar desa-desa dalam satu kabupaten/kota. Perpaduan merupakan kolaborasi antara desa-desa yang dilakukan untuk saling mendukung dalam pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan bupati/walikota, serta mengurangi ketimpangan sosial antara wilayah desa dalam satu kabupaten/kota.

Secara umum perekonomian masyarakat desa di peroleh dari sector pertanian dan peternakan dan mereka memiliki prodak yang di unggulkan pada masing-masing desa. Oleh karenannya pembangunan kawasan pedesaan peternakan menurut kami menjadi alternative pembangunan yang berasas pada potensi kawasan pedesaan di setiap Kabupaten/Kota sehingga dapat menjamin ketersedian bahan pangan asal hewan dan dapat mewujudkan Kedaulatan pangan Nasional. (*)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.