Fraksi Gerindra: “Sumbawa Gemilang dan Berkeadaban” Masih Sebatas Jargon Kosong

oleh -263 views

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (17 November 2021)

Fraksi Gerindra DPRD Sumbawa menilai “Sumbawa Gemilang dan Berkeadabadan” masih sebatas jargon kosong semata. Pasalnya pemahaman dan kajian mendalam terhadap jargon tersebut belum mampu diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan.

Hal diungkapkan Fraksi Gerindra melalui Jubirnya, M Tahir pada Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Selasa (16/11). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, Drs. Mochammad Ansori dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany S.Pd., M.Pd.

Menurut Fraksi besutan Prabowo Subianto ini, kemampuan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Mo—Novi untuk melakukan beberapa terobosan dan inovasi masih sangat minim. Fraksi melihat upaya pemerintah daerah masih setengah hati dalam pengelolaan manajemen pemerintahan.

Ini bisa dibuktikan dengan belum adanya tanda-tanda kemajuan bagi daerah ini. Memang jika mengacu pada fostur rancangan anggaran yang telah dijelaskan, secara umum targetnya mengalami peningkatan namun peningkatan tersebut dibarengi oleh belanja daerah yang lebih besar sehingga mengakibatkan defisit anggaran.

Apalagi ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati di dalam penyampaian penjelasan terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Padahal agenda ini sangatlah penting dalam rangka pembangunan Sumbawa kedepan. Fraksi Gerindra tentunya sangat kecewa dengan sikap bupati dan wakil bupati yang tidak mencerminkan semangat saling menghargai antar lembaga.

Baca Juga  Rekonstruksi Bappeda dan Satpol PP Tunggu Deviden Newmont

“Kami Fraksi Gerindra, sejauh ini masih belum melihat tanda-tanda untuk mewujudkan masyarakat gemilang yang selama ini digembar-gemborkan apalagi menghadirkan berkedabaan bagi Tau dan Tana Samawa. Untuk itu, kami Fraksi Gerindra tetap berkomitmen untuk tetap mengawal proses pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan daerah kita tercinta,” tegasnya.

Di bagian lain, Fraksi menyoroti kondisi keuangan daerah tahun 2022 yang mengakibatkan berkurangnya fleksibilitas alokasi belanja daerah yang tidak sedikit, yaitu Rp 104,27 milyar, yang diakibatkan salah satunya menurunnya pendapatan umum yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti komponen laba BUMD sebesar Rp 10,91 milyar. Penurunan ini patut dipertanyakan sebabnya sehingga 10 program unggulan yang salah satunya adalah pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disepakati dalam KUA dan

PPAS tahun 2022 harus dirasionalisasikan. Untuk itu, pihaknya mempertanyakan alasan rasionalisasi. “Fraksi Gerindra dengan tegas menolak keras rasionalisasi itu dan menuntut tanggungjawab pemerintah untuk melakukan upaya-upaya strategis guna pemenuhan anggaran yang telah kita sepakati bersama. Hal ini sangatlah jelas bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan segala sumber daya yang kita miliki,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra memberikan beberapa catatan untuk dapat menjadi indikator dalam rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Di antaranya terkait dengan pendapatan daerah yang direncanakan naik sebesar Rp. 116,94 milyar menjadi total Rp 1,79 triliun atau naik 7,00 % dari tahun 2021.

Baca Juga  Kerjasama dengan TVRI dan 36 Radio, Jangzulmi Digelar Lewat Jalur Daring

Namun Peningkatan terbesarnya dari komponen dana transfer sebesar Rp 115,19 milyar, pendapatan asli daerah sebesar Rp 30,28 milyar sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan Rp 68,54 milyar atau -66,51 %.  Fraksi Gerindra mempertanyakan penyebab penurunan tersebut.

Fraksi Gerindra meminta kepada Bupati Sumbawa untuk lebih memaksimalkan dan mendorong potensi yang ada dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Seperti pengelolaan sumber daya alam, mendorong peningkatan investasi daerah baik di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi generasi muda dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki. Di samping itu adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, di antaranya deviden PT Bank NTB, PD BPR/LKP, Perusda

Sabalong Samawa dan PDAM yang juga menjadi perhatian pemerintah dalam rangka memberikan devidennya bagi daerah. “Penurunan pendapatan daerah ini harus dapat disikapi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah dan menggali potensi daerah sebagai sumber pundi pundi pendapatan,” imbuhnya.

Kemudian terkait dengan belanja daerah, Fraksi Gerindra meminta kebijakan pembangunan daerah harus singkron dengan kebijakan pembangunan nasional, sehingga mendapatkan keuntungan ganda. Pembelanjaan diarahkan kepada skala prioritas pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Strategi belanja ini akan mampu menyedot anggaran pusat sebagai kunci keberhasilan pembangunan. Selain itu Fraksi Gerindra berharap agar defisit anggaran sebesar Rp 23,71 milyar dapat teratasi. (SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.