Fraksi Hanura Dukung Langkah Pemda Akomodir Gaji PPPK dalam APBD 2022

oleh -161 views

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (19 November 2021)

Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa menilai pemerintah tidak konsisten dengan membebankan gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK formasi 2021 ke APBD Kabupaten Sumbawa. Hal itu menyebabkan berkurangnya fleksibilitas alokasi belanja daerah sedikitnya Rp 104,27 milyar, sehingga belanja-belanja prioritas, pokok-pokok pikiran DPRD dan belanja-belanja urusan SKPD, yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS Tahun 2022 harus dirasionalisasi secara signifikan.

Namun pandangan sejumlah fraksi itu berbeda dengan Fraksi Hanura DPRD Sumbawa. Melalui Ketua Fraksinya, Muhammad Yamin SE., M.Si, Jumat (19/11) kemarin, menyatakan sangat mendukung langkah pemerintah daerah yang mengakomodir gaji dan tunjangan CPNS dan ribuan PPPK dalam APBD 2022 mendatang.

Selain sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah daerah terhadap keputusan pemerintah pusat menyusul dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, juga sebagai upaya mengakomodir aspirasi masyarakat. Sebab PPPK maupun CPNS yang lulus tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang patut diperjuangkan dan direalisasikan.

“Gaji dan tunjangan ribuan PPPK itu bagian dari aspirasi yang harus didengar dan diperjuangkan DPRD bukan malah mengabaikan dan menolaknya. Sebagaimana kita ketahui saat itu PPPK masih berstatus sebagai tenaga honor dan kontrak termasuk tenaga honor kategori dua (K2) yang belum sempat diangkat pemerintah sebagai PNS, sudah beberapa kali datang ke DPRD untuk menyuarakan isi hatinya atas kondisi mereka yang sangat jauh dari kata kesejahteraan. Inilah kesempatan bagi pemerintah daerah dan DPRD memenuhi aspirasi mereka untuk kesejahteraan,” tandas Yamin Abe—sapaan politisi Hanura yang menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumbawa.

Baca Juga  Calon Wabup Terpilih Disidang, Penjabat Bupati Jadi Saksi

Pemerintah daerah, lanjut Yamin Abe, harus memastikan status dan kesejahteraannya, dengan berkewajiban menggaji dan memberikan tunjangan secara patut. Terkait anggapan alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan PPPK akan mengganggu dana Pokir DPRD, Yamin Abe, justru menyatakan sebaliknya.

Pokir DPRD itu menurutnya, berisi tentang aspirasi masyarakat. Dan PPPK juga bagian di dalamnya. Sehingga tidak ada yang salah, jika Pemda mengakomodir apa yang menjadi kepentingan PPPK. “Ini aspirasi besar yang harus diakomodir, sehingga saya menilai langkah pemerintah daerah sangat pas,” pungkasnya. (SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.