SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (17 November 2021)
Pasar Seketeng, BBU Sering, infrastruktur jalan, TPA, dan pembangunan puskesmas, paling banyak mendapat sorotan sejumlah fraksi di DPRD Sumbawa. Karenanya Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah memberikan klarifikasi melalui jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (16/11).
Dalam jawabannya, Bupati menyampaikan bahwa Pasar Seketeng sedang dilakukan penanganan dan secara berkelanjutan berkomitmen meningkatkan kinerja pengelolaannya. Sedangkan pembagian los atau lapak, sesungguhnya telah dilaksanakan secara terbuka yang diikuti oleh para pedagang Pasar Seketeng.
Terhadap Pasar Tradisional Utan, pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran untuk penanganan jalan masuk dan perbaikan beberapa fasilitas, dengan harapan pasca pengerjaannya segera dapat dimanfaatkan. Sedangkan pengkajian terhadap revitalisasi Pasar Alas akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Mengenai lahan pengganti BBU Sering, akan dialokasikan secara bertahap mulai tahun anggaran 2022. Adapun mengenai pengaman Pantai Saliper Ate sampai dengan Pantai Goa, telah disusun perencanaannya dan sudah diusulkan penanganannya melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I.
Kemudian sarana dan prasarana Puskesmas Kecamatan Lunyuk di Desa padasuka, telah dilakukan perbaikan. Beralih ke penanganan Jalan Lenangguar–Lunyuk, pemerintah daerah tetap berkoordinasi dengan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa.
Adapun jalan menuju Kecamatan Orong Telu, dalam proses penanganan melalui APBD Provinsi. Begitu pula dengan ruas jalan Lantung–Ropang, saat ini masih dalam proses pengerjaan. Terhadap kualitas pekerjaan tetap menjadi tanggungjawab pelaksana dan akan dibayarkan sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
Sedangkan Jalan Padasuka-Sukamaju-Emang Lestari, jembatan penghubung Desa Lunyuk Ode menuju Dusun Sukajaya Desa Lunyuk Rea, dan jalan menuju Pulau Bungin serta ruas-ruas jalan lainnya tetap menjadi perhatian pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang. Untuk lanjutan jalan hotmix SJN (samping Kantor PLN Plampang) telah dialokasikan pada tahun anggaran 2022. Terkait infrastruktur Jalan Olat Rawa–Tanjung Bele Moyo Hilir, sudah diusulkan melalui DAK Jalan 2022.
Untuk pembagian lahan Brang lamar, permasalahannya adalah karena belum terbitnya sertifikat lahan bagi eks warga transmigrasi sebanyak 100 KK mencakup 200 persil/bidang tanah. Sehingga diharapkan melalui Gugus Tugas Reformasi Agraria Kabupaten Sumbawa dapat memperioritaskan penerbitan sertipikat lahan pada tahun 2022.
Berikutnya untuk pembangunan Puskesmas Ropang, Puskesmas Tarano dan Puskesmas Alas serta infrastruktur lainnya yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 tetap diupayakan sesuai jadwal dan kualitas. Mengenai pembangunan RSUD Sumbawa, tahun 2022 telah dialokasikan anggaran untuk pembangunannya.
Terhadap sosialisasi transformasi subsidi Elpiji 3 Kg dan listrik menjadi subsidi langsung, lanjut Bupati, pemerintah masih menunggu regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
Untuk Ranperda penyertaan modal kepada BUMD, dilakukan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Sabalong Samawa serta penugasan pengelolaan objek wisata Saliper Ate dan Semongkat. Ini diharapkan dapat meningkatkan peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Terhadap harapan untuk meningkatkan kualitas pramu wisata, akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Sedangkan harapan untuk memberdayakan masyarakat rentan dan menggeliatkan home industri, sangat selaras dengan visi Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban, yang diwujudkan melalui program unggulan ke-4 yaitu penggratisan label BPOM, label halal, jaminan pemasaran bagi UMKM, bantuan kemandirian bagi komunitas milenial dan pelaku ekonomi kreatif ‘start up dan e-commerce’.
Kemudian tentang TPA Sampah, dalam RPJMD direncanakan pembangunan dua buah TPA baru yaitu di wilayah timur dan wilayah barat. Sedangkan untuk kecamatan yang belum ada TPA diupayakan melalui Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Tahun 2022 akan dibangun di Desa Lekong Kecamatan Alas Barat melalui dana APBN. Untuk wilayah timur sudah dilakukan survey lokasi. (SR)
