Fraksi PKB Nilai Penjelasan Bupati Sumbawa Soal Ranperda APBD 2022 Tidak Detail

oleh -67 views

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (17 November 2021)

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Sumbawa menilai penjelasan Bupati Sumbawa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa tidak mendetail sampai kepada angka satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan dan puluhan juta. Sehingga dalam menanggapinya Fraksi PKB menjadi meraba-raba berapa nilai angka di belakang koma seperti yang disampaikan.

Namun demikian, Fraksi PKB melalui Jubirnya, Sukiman K, S.Pd.I, tetap mencoba untuk menanggapi sedikit mengenai pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.790.000.000.000 (1,79 triliun) bertambah Rp 116.940.000.000 atau naik 7 persen dari target pendapatan pada APBD 2021 yang ditetapkan sebesar Rp 1.670.000.000.000 (1,67 Triliun).

Fraksi PKB berasumsi bahwa penyampaian Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang APBD 2022 ini tidak serius dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk itu fraksinya meminta dokumen lengkap Ranperda tentang APBD 2022 beserta lampirannya.

Di bagian lain Fraksi PKB pada Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Selasa (16/11) itu memberikan atensi khusus kepada pemerintah daerah.

Yaitu soal ketersedian pupuk bersubsidi dengan mata rantai distribusi yang harus terus diawasi mengingat keluh kesah masyarakat dari setiap desa terutama pada musim hujan. Fraksi PKB juga meminta melakukan langkah dan perhatian serius pencegahan dan penanggulangan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang selalu menjadi momok.

Baca Juga  Dandim Sumbawa : Laksanakan Kebijakan Pemerintah untuk Kebaikan Bersama

Selanjutnya jenis penyakit seperti kekurangan gizi (stunting), diare, malaria dan demam berdarah juga membutuhkan perhatian pada musim hujan saat ini dengan tidak mengesampingkan pandemi yang masih terus mengintai.

Kemudian, deforestasi atau mengembalikan fungsi hutan sebagai bagian dari sustainable (keberlanjutan) kehidupan alam semesta sebagaimana telah menjadi kesepakatan dunia melalui program sustainable development goal (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan.

Fraksi PKB meminta Pemda menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pada setiap kecamatan dan banksampah pada setiap desa. Fraksi PKB juga meminta untuk melanjutkan pembangunan Jalan Jotang—Tero, peningkatan jalan Simpang Sebasang–Lantung dan kejelasan pembangunan Jalan Tepal–Baturotok pada tahun anggaran 2022. (SR)

bankntb BPSK

No More Posts Available.

No more pages to load.