SUMBAWA BESAR, samawarea.com (14 Oktober 2021)
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Linjamsos, Mirajuddin ST menyatakan siap untuk menindaklanjuti arahan Mensos terkait dengan data dan masih banyaknya keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan. Hal ini diakuinya karena menurut data di Disos Sumbawa, tercatat 1.514 KPM di program keluarga harapan (PKH) dan 1.373 KPM program BPNT atau Program Sembako yang belum menerima bantuan.
“Ini yang diminta Bu Menteri tadi agar ditindaklanjuti oleh Pak Bupati dan Ketua DPRD untuk memanggil pihak BRI dan Disos agar ini segera diselesaikan,” kata Raju—sapaan pejabat ini.
Ia mengakui memang ada kendala untuk penyaluran bantuan tersebut. Di antaranya berada di daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Mensos telah memberikan solusi agar KPM di daerah sulit diantar langsung dalam bentuk uang tunai. Sebab jika diberikan sembako nilainya berkurang dengan nilai sembako yang diterima. “Jadi, harus utuh. Katakanlah nilai sembako itu 200 ribu per bulan. Jadi total mereka 200 ribu/bulan mereka terima. Bahkan misalnya ada KPM yang tidak ditemukan, maka harus segera dicari,” ujar Raju.
Disebutkan Raju, bantuan yang belum tersalurkan adalah pada 3 bulan terakhir (Juli, Agustus sampai September). Berkaitan dengan birokrasi di Bank yang disebutkan menjadi pemicu terhambatnya penyaluran bantuan, Raju mengaku sudah dikoordinasikan dengan pihak bank. Pihaknya mendapat jawaban, bahwa itu memang telah menjadi ketentuan umum di Bank. Yaitu pemilik rekening adalah pribadi, dan tidak boleh orang lain.
Namun dengan permintaan atau kebijakan Mensos Risma, itu bisa diterima oleh anaknya asalkan ada surat kuasa. Pasalnya bantuan itu diterima oleh sekeluarga, bukan per individu. Secara logika anggota keluarga berhak menerima, sepanjang ada surat kuasa.
“Artinya dengan kedatangan Bu Menteri, menjadi terang benderang permasalahannya. Ketika daerah sulit, lansia maupun disabilitas tidak bisa datang ke agen bank, maka pihak bank yang harus mengantarkan langsung. Karena perjanjiannya harus diantar ke rumah secara door to door,” tandasnya.
Ditanya kapan ribuan KPM yang belum menerima bantuan dituntaskan ? Raju mengatakan akan menggelar hearing dengan DPRD dan Pemda. Ia berharap dapat diselesaikan secepatnya karena dikhawatirkan sampai akhir tahun, bantuan itu hangus dan harus dikembalikan ke kas negara. (SR)
