Tambah Afirmasi P3K Guru, Ketua DPRD Sumbawa Surati Presiden

oleh -70 views
Ketua DPRD Sumbawa, A. Rafiq

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (6 Oktober 2021)

Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq meminta pemerintah pusat untuk menambah afirmasi P3K guru di Kabupaten Sumbawa. Permintaan ini dikongkritkan dengan bersurat kepada Presiden Republik Indonesia dengan nomor surat: 424/132/DPRD.KOM IV/X/2021.

Dalam surat itu sebut Rafiq—akrab politisi PDIP ini disapa, menjelaskan kronologis dan hasil pertemuan  Komisi IV DPRD dengan beberapa unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa terkait pelaksanaan tes P3K Guru Tahun 2021.

Hadir dalam pertemuan itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumbawa, Kepala KCD Dikbud Provinsi NTB, Forum Honorer K2 Indonesia Kabupaten Sumbawa.

Kepada Presiden, DPRD menyampaikan kondisi hasil tes P3K Guru di Kabupaten Sumbawa yang banyak tidak mencapai passing grade. Kemudian afirmasi hanya diperuntukkan bagi guru bersertifikat pendidik usia lebih dari 35 tahun dan eks K2. Ia berharap passing grade kelulusan diturunkan. Selain itu afirmasi ditambah untuk lokasi kerja atau domisili bagi daerah 3T, serta berdasarkan masa kerja dan portofolio.

“Dalam surat ini kami juga menginginkan seluruh formasi untuk Kabupaten Sumbawa terisi. Untuk mendukung surat ini DPRD melampirkan surat pernyataan sikap dari PGRI Kabupaten Sumbawa dan surat gabungan dari beberapa forum profesi guru seperti FHK2I Kabupaten Sumbawa, FKGTT-PTT, HGTT-PAI dan guru desa terpencil,” bebernya.

Baca Juga  "Sebabkan Kematian, Israel Lampaui Batas Hadapi Demonstrasi di Gaza"

Perjuangan ini kata Rafiq, patut didukung semua pihak terutama pemangku kebijakan di pemerintah pusat. Karena Guru adalah ujung tombak pencerahan bagi generasi bangsa namun masih ada keresahan bagi mereka khususnya di Kabupaten Sumbawa, yang belum terjawab.

“Mempertimbangkan Kondisi guru Kabupaten Sumbawa yang tidak lolos uji P3K atas standar passing grade yang ada, tidak semestinya disamaratakan dengan guru kita yang telah puluhan tahun mengabdikan dirinya. Harus ada solusi yang ditawarkan pemerintah pusat. Untuk itu janji kami terdahulu bahwa DPRD Sumbawa akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat ditunjukkan dalam bentuk surat ini, mari kita berdoa agar ada solusi terbaik bagi para guru kita terutama mereka yang telah memiliki Dapodik, NUPTK serta Akta-4 sebagai indikator penilaian yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat,” tandasnya.

Untuk diketahui, surat ke presiden ini ditembuskan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Bupati Sumbawa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa. (SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.