Setuju APBD-P Sumbawa 2021, Banggar Sampaikan 14 Saran

oleh -118 views
Dra. Saidatul Kamila Djibril dan Adizul Syahabuddin, SP., M.Si. selaku Juru Bicara Banggar.

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (22 September 2021)

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan laporannya terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Selasa (21/9). Laporan ini disampaikan pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa didampingi para pimpinan lainnya. Hadir dalam kesempatan Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah.

Banggar DPRD melalui Juru Bicaranya, Dra. Saidatul Kamila Djibril dan Adizul Syahabuddin, SP., M.Si, melaporkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan penyesuaian terhadap capaian target kinerja dan/atau prakiraan/perencanaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah.

Perubahan APBD merupakan suatu kebutuhan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sumbawa telah bekerjasama melakukan pembahasan terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, sehingga berhasil merampungkan tugas dan tanggung jawab konstitusional dengan baik.

Hasilnya adalah secara rekapitulasi bahwa APBD Tahun Anggaran 2021 semula Rp 1.673.869.541.623 bertambah sebesar Rp 53.085.770.118,64 menjadi Rp 1.726.955.311.741,64. Rinciannya adalah Pendapatan Daerah semula Rp. 1.670.791.286.423 mengalami penurunan sebesar Rp 2.439.406.351,07 atau berkurang 0,15% dari APBD Murni 2021, sehingga Pendapatan Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp 1.668.351.880.071,93.

Kemudian Belanja Daerah semula Rp 1.673.869.541.623,00 mengalami peningkatan Rp 53.085.770.118,64 atau bertambah 3,17% dari APBD Murni 2021, sehingga Belanja Daerah setelah perubahan menjadi Rp 1.726.955.311.741,64.

Selanjutnya, Penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp 3.078.255.200 mengalami peningkatan sebesar Rp 55.525.176.469,71 bertambah 1.803,79% dari APBD Murni 2021, sehingga Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan menjadi sebesar Rp 58.603.431.669,71.

Berikutnya Pengeluaran Pembiayaan Daerah semula Rp 0,00 (nol rupiah) tidak mengalami penambahan dan pengurangan, sehingga Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan, tetap (tidak berubah). Untuk itu, Pembiayaan Netto setelah perubahan berjumlah Rp 58.603.431.669,71.

Baca Juga  Vaksinasi Massal di Plampang Capai 100 Persen

Di bagian lain Banggar juga menyampaikan 14 usul saran untuk menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya anggaran yang telah tersedia dapat dimaksimalkan pemanfaatannya. Realisasi atau serapan anggaran harus dapat dilaksanakan seoptimal mungkin, dan rasionalisasi anggaran pada beberapa OPD dapat dilaksanakan secara efektif.

Untuk kondisi jalan kritis di beberapa lokasi di Kabupaten Sumbawa yang saat ini sedang dikerjakan melalui skema pembiayaan oleh APBD Provinsi NTB, dan APBN serta APBD Kabupaten Sumbawa, Badan Anggaran berharap agar dapat dilakukan dengan baik sesuai perencanaan. Perbaikan dan perawatan pada titik-titik kritis yang bisa menyebabkan kecelakaan hendaknya menjadi prioritas untuk diperhatikan.

Terkait dengan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Badan Anggaran menekankan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mendongkrak Deviden yang dihasilkan oleh BUMD milik Daerah Kabupaten Sumbawa. Saat ini baru tiga BUMD yang dapat memberikan deviden yaitu PT. Bank NTB Syariah, PD. BPR NTB Sumbawa dan PD. BPR NTB Sumbawa Barat.

Kemudian soal revitalisasi pasar, Badan Anggaran mendorong agar pembangunan pasar yang telah dilaksanakan di kecamatan-kecamatan dapat segera berfungsi sebagaimana harapan masyarakat.

Adapun yang berkaitan dengan operasional Pasar Utan, Badan Anggaran mendorong pengalokasian anggarannya pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini berupa perbaikan akses jalan masuk dan perbaikan sarana dan prasarana pendukungnya.

Kemudian pembayaran jasa Pegawai Kontrak melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Badan Anggaran menekankan agar sumberdaya aparatur yang menangani hal tersebut dapat diperkuat. Persoalan keterlambatan dalam pencairan honorarium Tenaga Kesehatan merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Karenanya meminta pemerintah daerah lebih serius dalam menuntaskannya.

Badan Anggaran juga mendorong pemerintah daerah untuk berupaya mempertahankan Predikat Sakip “B” sambil terus mengejar Sakip “BB”, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja maupun evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Untuk optimalisasi Pendapatan Daerah, Badan Anggaran menyoroti potensi PAD dari Pajak Sarang Burung Walet. Sudah semestinya dengan potensi yang besar mampu memberikan kontribusi PAD yang cukup besar pula.

Baca Juga  220 Guru dan Penyuluh Pertanian di NTB Terima SK PPPK

Sejalan dengan perkembangan teknologi, Badan Anggaran meminta Pemerintah Daerah untuk senantiasa memaksimalkan penggunaan teknologi di bidang pelayanan publik. Badan Anggaran menyoroti permasalahan parkir yang dirasa masih belum optimal.

Badan Anggaran berharap penetapan pendapatan dari tempat khusus parkir dapat tercapai. Adapun kondisi yang ada sekarang terkait dengan identitas Juru Parkir, Karcis Retribusi Parkir, dan model penyetoran Hasil Retribusi Parkir ke Kas Daerah agar dapat dilakukan pembinaan dan evaluasi yang ketat, termasuk rencana e-Parkir dan e-Retribusi di Pasar.

Terhadap upaya Pemerintah Daerah yang telah melakukan identifikasi dan pemberian stimulus terhadap usaha-usaha yang terdampak pandemi Covid-19, Badan Anggaran berharap agar pelatihan untuk pelaku industri kecil dan menengah terus dilakukan sehingga menghasilkan usahawan yang mampu melakukan kreasi dan inovasi serta penggunaan multimedia dalam menjalankan usahanya

Demikian pula untuk mendorong pemulihan ekonomi, Badan Anggaran mengapresiasi atas usaha pemerintah daerah yang telah mengusulkan sebanyak 33.045 usaha mikro pada tahun 2021 untuk mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro dan yang telah terealisasi 46.045 Usaha Mikro yang merupakan usulan tahun 2021 dan sebagian tahun 2020.

Mengenai potensi pendapatan pada sektor perikanan yang menjadi primadona saat ini seperti lobster dan udang, Badan Anggaran mendorong pengembangan kampung lobster dan kampung udang karena dapat meningkatkan penghasilan masyarakat serta menyerap tenaga kerja yang banyak.

Terakhir, permasalahan kelangkaan Gas LPG (Gas Elpiji) Tabung 3 Kg di Kabupaten Sumbawa, Badan Anggaran mengharapkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan tataniaga dan regulasinya. Sebagaimana harapan masyarakat adalah terjaminnya ketersediaan Gas Elpiji dan harganya juga terjangkau. Demikian pula antisipasi kekurangan air bersih, air minum di kecamatan-kecamatan, Badan

Anggaran mendorong pelaksanaan program/kegiatan perluasan akses terhadap air bersih, seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP), penyediaan tandon air bersih, dan penyediaan mobil tangki air bersih pada wilayah sulit air bersih. (SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.