SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (24 Oktober 2021)
Persoalan Pegawai Kontrak Dinas Kesehatan Sumbawa yang dibiayai melalui Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), menjadi sorotan semua fraksi di DPRD Sumbawa. Pasalnya honor mereka dari Bulan Januari hingga Agustus 2021, belum diberikan. Padahal di salah satu pasal dalam kontrak menjelaskan mengenai honorarium pegawai kontrak BOK yang dibayarkan setiap bulan.
Akibatnya, banyak dari pegawai kontrak BOK ini yang mengundurkan diri dan enggan untuk memperpanjang kontraknya. Muncul kekhawatiran, dengan pengunduran diri tenaga kontrak tersebut menyebabkan kekosongan posisi profesional kesehatan yang tentunya berpengaruh terhadap mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumbawa.
Menanggapi hal itu, Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dalam menjawab pandangan fraksi di DPRD pada Rapat Paripurna belum lama ini, mengakui keterlambatan pembayaran jasa pegawai kontrak melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Terlambatnya pembayaran jasa ini karena regulasi tentang penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan terjadi perubahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dokumen anggaran. Dan pada September ini dinyatakan final dan siap direalisasikan. “Kami mengapresiasi pendapat, saran, kritik, dukungan dan masukan–masukan dari semua fraksi di DPRD untuk perbaikan ke depannya,” demikian Bupati. (SR)
